Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 12 April 2022
Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

Ketua KPU Hasyim Asy'ari. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Teka teki siapa uang menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya terkuak.

Sang petahana, Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027.

Hal itu diresmikan dalam Rapat Pleno KPU, Selasa (12/4).

Rapat pleno digelar sesaat setelah pelantikan komisioner KPU periode 2022-2027.

Baca Juga:

Anggota KPU Baru Janji Kebut Penyelesaian Aturan Pemilu 2024

Jabatan baru untuk Hasyim diketahui saat prosesi serah terima jabatan.

Hasyim adalah pejabat petahana. Dia telah berkarier di KPU RI sejak 2016. Saat itu, Hasyim menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.

Hasyim juga terpilih menjadi komisioner KPU periode 2017-2022.

Dia memimpin penanganan hukum selama berkarier di KPU RI.

Hasyim akan memimpin KPU bersama enam orang komisioner lainnya.

Mereka adalah Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Agenda terdekat yang akan dijalani KPU adalah penetapan tahapan dan anggaran Pemilu Serentak 2024.

Setelah itu, mereka akan memulai tahapan pada Juni mendatang.

KPU akan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 pada 14 Februari 2024. Mereka juga akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.

Hasyim menegaskan, tahapan pemilu serentak 2024 dimulai Juni mendatang.

Hal ini berdasarkan hitung mundur tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024.

"Rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini. Sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024," ujar Hasyim.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini

Hasyim mengatakan, tidak lama lagi KPU akan menetapkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024.

Apalagi, katanya, Rabu (13/4) besok, KPU akan menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR untuk membahas salah satunya terkait tahapan pemilu.

"Semoga dalam dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," kata Hasyim yang memakai peci hitam ini.

Hasyim mengatakan, KPU baru melanjutkan program-program persiapan yang sudah dilakukan KPU periode 2017-2022.

"Kami ini tentu akan melanjutkan program-program persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya yaitu KPU periode 2017-2022," kata Hasyim yang mengenakan jas hitam dan kemeja putih ini.

Sementara itu, Ketua KPU Periode 2017-2022 Ilham Saputra memiliki harapan untuk penerusnya.

"Tentu dalam setiap proses hidup tentu harus ada yang berganti, dalam konteks KPU, kami tinggalkan Pak Hasyim untuk meneruskan perjuangan dan legacy yang sudah kita tinggalkan," ujar Ilham dalam sambutannya.

Ilham meyakini, KPU Periode 2022-2027 dapat mengemban amanah dan mampu menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.

"Saya yakin rekan-rekan KPU akan mampu menyukseskan Pemilu 2024 akan datang dan tetap berintegritas," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022

#KPU #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Bagikan