Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 12 April 2022
Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

Ketua KPU Hasyim Asy'ari. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Teka teki siapa uang menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya terkuak.

Sang petahana, Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027.

Hal itu diresmikan dalam Rapat Pleno KPU, Selasa (12/4).

Rapat pleno digelar sesaat setelah pelantikan komisioner KPU periode 2022-2027.

Baca Juga:

Anggota KPU Baru Janji Kebut Penyelesaian Aturan Pemilu 2024

Jabatan baru untuk Hasyim diketahui saat prosesi serah terima jabatan.

Hasyim adalah pejabat petahana. Dia telah berkarier di KPU RI sejak 2016. Saat itu, Hasyim menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.

Hasyim juga terpilih menjadi komisioner KPU periode 2017-2022.

Dia memimpin penanganan hukum selama berkarier di KPU RI.

Hasyim akan memimpin KPU bersama enam orang komisioner lainnya.

Mereka adalah Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Agenda terdekat yang akan dijalani KPU adalah penetapan tahapan dan anggaran Pemilu Serentak 2024.

Setelah itu, mereka akan memulai tahapan pada Juni mendatang.

KPU akan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 pada 14 Februari 2024. Mereka juga akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.

Hasyim menegaskan, tahapan pemilu serentak 2024 dimulai Juni mendatang.

Hal ini berdasarkan hitung mundur tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024.

"Rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini. Sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024," ujar Hasyim.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini

Hasyim mengatakan, tidak lama lagi KPU akan menetapkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024.

Apalagi, katanya, Rabu (13/4) besok, KPU akan menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR untuk membahas salah satunya terkait tahapan pemilu.

"Semoga dalam dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," kata Hasyim yang memakai peci hitam ini.

Hasyim mengatakan, KPU baru melanjutkan program-program persiapan yang sudah dilakukan KPU periode 2017-2022.

"Kami ini tentu akan melanjutkan program-program persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya yaitu KPU periode 2017-2022," kata Hasyim yang mengenakan jas hitam dan kemeja putih ini.

Sementara itu, Ketua KPU Periode 2017-2022 Ilham Saputra memiliki harapan untuk penerusnya.

"Tentu dalam setiap proses hidup tentu harus ada yang berganti, dalam konteks KPU, kami tinggalkan Pak Hasyim untuk meneruskan perjuangan dan legacy yang sudah kita tinggalkan," ujar Ilham dalam sambutannya.

Ilham meyakini, KPU Periode 2022-2027 dapat mengemban amanah dan mampu menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.

"Saya yakin rekan-rekan KPU akan mampu menyukseskan Pemilu 2024 akan datang dan tetap berintegritas," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022

#KPU #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan