PKS Isyaratkan Bentuk Poros Baru Lawan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 20 Mei 2024
PKS Isyaratkan Bentuk Poros Baru Lawan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sudah dideklarasikan oleh sejumlah parpol untuk kembali diusung di Pilkada Jatim 2024.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengisyaratkan partainya akan membentuk poros baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung cagub dan cawagub Jatim 2024.

Baca juga:

Khofifah-Emil Dardak Akui Tengah Jalin Komunikasi dengan PDIP untuk Pilgub Jatim

PKS tidak ingin jika nantinya Khofifah-Emil hanya melawan kotak kosong. Karena itu, kata Mardani, PKS dan PKB terus menjalin komunikasi untuk membentuk koalisi.

"Yang paling baik tentu tidak tunggal ya, harus ada kompetitornya. Tentu karena di koalisi pilpres Jawa Timur itu diserahkan ke PKB, kami banyak komunikasi dengan teman-teman PKB," kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Mardani, nama-nama yang akan diusung PKS-PKB masih digodok. Hingga saat ini, belum ada nama yang mengerucut.

Baca juga:

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim

"Namanya belum mengerucut tapi pembicaraan dengan PKB sudah ada," ujarnya.

PKB sebelumnya mengungkapkan nama eks Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar untuk diusung sebagai Cagub Jatim. Namun, Mardani masih enggan berspekulasi mengenai nama tersebut.

"Nanti nanti akan ada pengumuman," pungkasnya. (Pon)

#PKS #Pilkada Jatim #Pilgub Jatim
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan