PKS Isyaratkan Bentuk Poros Baru Lawan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 20 Mei 2024
PKS Isyaratkan Bentuk Poros Baru Lawan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sudah dideklarasikan oleh sejumlah parpol untuk kembali diusung di Pilkada Jatim 2024.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengisyaratkan partainya akan membentuk poros baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung cagub dan cawagub Jatim 2024.

Baca juga:

Khofifah-Emil Dardak Akui Tengah Jalin Komunikasi dengan PDIP untuk Pilgub Jatim

PKS tidak ingin jika nantinya Khofifah-Emil hanya melawan kotak kosong. Karena itu, kata Mardani, PKS dan PKB terus menjalin komunikasi untuk membentuk koalisi.

"Yang paling baik tentu tidak tunggal ya, harus ada kompetitornya. Tentu karena di koalisi pilpres Jawa Timur itu diserahkan ke PKB, kami banyak komunikasi dengan teman-teman PKB," kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Mardani, nama-nama yang akan diusung PKS-PKB masih digodok. Hingga saat ini, belum ada nama yang mengerucut.

Baca juga:

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim

"Namanya belum mengerucut tapi pembicaraan dengan PKB sudah ada," ujarnya.

PKB sebelumnya mengungkapkan nama eks Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar untuk diusung sebagai Cagub Jatim. Namun, Mardani masih enggan berspekulasi mengenai nama tersebut.

"Nanti nanti akan ada pengumuman," pungkasnya. (Pon)

#PKS #Pilkada Jatim #Pilgub Jatim
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan