PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan "Penjilat" yang Miliki Kepentingan Pribadi di Tengah COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 04 April 2020
PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4) (ANTARA/HO/Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta Presiden Joko Widodo menghiraukan orang di sekelilingnya yang dianggap memiliki kepentingan bisnis atau ambisi politik dalam menangani penyebaran virus corona (COVID-19).

Menurutnya, Jokowi juga tidak boleh mendengarkan masukan dari orang-orang yang hanya mau "menjilat" dan bersikap "asal bapak senang".

Baca Juga:

Ramai Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Wali Kota Solo: Kami Terima dengan Baik

"Jangan dengarkan orang-orang di sekitar Bapak yang hanya mau menjilat Bapak dan bersikap 'asal bapak senang!' Jangan dengarkan pandangan dan bisikan para pembantu Bapak yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik," kata Sohibul dalam surat terbukanya yang dikutip pada Sabtu (4/4).

Menurutnya, Jokowi tidak boleh salah dalam memilih penasihat dalam penanganan penyebaran virus corona. Sohibul mengingatkan bahwa Jokowi mempertaruhkan nasib seluruh masyarakat Indonesia dalam setiap kebijakan yang diputuskan.

"Jangan salah pilih penasihat di lingkaran Bapak, salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan," tutur mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Sohibul menyatakan bahwa hal yang sangat penting untuk dilakukan Jokowi saat ini adalah mendengarkan nasihat kebijakan dari orang atau pihak yang tepat, seperti para ahli kesehatan masyarakat, ilmuwan, ahli epidemiologi, tenaga medis, hingga dokter dan perawat yang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.

"Sekali lagi, merekalah yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga tanpa memiliki kepentingan politik dan bisnis. Dengarkan pandangan tulus mereka Pak," pungkas Sohibul.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. (MP/Gomes Roberto)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. (MP/Gomes Roberto)

Ia menyebut, Indonesia harus memiliki kesamaan pandangan dalam menyikapi penyebaran virus corona, yakni mengutamakan keselamatan masyarakat dibandingkan hal lain seperti kepentingan ekonomi.

Dia mengklaim hal ini sejalan dengan pendapat sejumlah ahli bahwa perekonomian akan pulih lebih cepat bila negara mampu merespons penyebaran virus corona secara tepat serta tepat.

Hal sebaliknya justru akan terjadi. Menurutnya, ekonomi akan sulit untuk dipulihkan bila negara tidak cakap dan akurat dalam menangani penyebaran virus corona.

"Jika kita semakin cepat dan tepat meresponsnya, maka semakin cepat ekonomi akan pulih. Dan sebaliknya, jika kita semakin lambat dan tidak akurat dalam menanganinya maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya," ucap Sohibul.

Dia menerangkan bahwa akar masalah dari ekonomi saat ini adalah krisis pandemi virus corona. Menurutnya, ancaman krisis ekonomi hanya bagian dari akibatnya.

Jika diibaratkan, lanjut Sohibul, apabila ancaman krisis ekonomi adalah asap kabut yang menutupi pandangan manusia maka solusinya bukan menghilangkan asap kabut, melainkan memadamkan apinya terlebih dahulu.

Sohibul meminta Jokowi memiliki pandangan yang sama bahwa ekonomi nasional dan global akan pulih kembali cepat atau lambat, sementara nyawa masyarakat adan tenaga medis yang meninggal dunia akibat virus corona tidak akan bisa dikembalikan.

Baca Juga:

Alumni UII Serahkan APD Penanganan COVID-19 ke Sejumlah Rumah Sakit

Dia pun mengingatkan bahwa setiap warga yang diumumkan oleh pemerintah meninggal dunia akibat virus corona bukan sebatas angka statistik.

Sebab, setiap masyarakat Indonesia yang meninggal akibat virus corona adalah saudara yang memiliki keluarga.

"Bayangkan jika itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita dan sahabat kita," ujarnya.

Sohibul menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh beranggapan bahwa setiap warga negara yang meninggal dan yang terinfeksi virus corona sebagai biaya dari krisis, apalagi menganggap hal itu sebagai biaya dari pemulihan ekonomi.

Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kasus positif virus corona hingga Jumat 3 April 2020 pukul 12.00 WIB, mengalami penambahan. Ada penambahan 196 kasus baru, sehingga total kasus pasien positif corona sebanyak 1.986 orang. (Knu)

Baca Juga:

WHO Sebut Rentannya Timur Tengah dari Serangan Wabah Corona

#Virus Corona #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan