PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan "Penjilat" yang Miliki Kepentingan Pribadi di Tengah COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 04 April 2020
PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4) (ANTARA/HO/Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta Presiden Joko Widodo menghiraukan orang di sekelilingnya yang dianggap memiliki kepentingan bisnis atau ambisi politik dalam menangani penyebaran virus corona (COVID-19).

Menurutnya, Jokowi juga tidak boleh mendengarkan masukan dari orang-orang yang hanya mau "menjilat" dan bersikap "asal bapak senang".

Baca Juga:

Ramai Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Wali Kota Solo: Kami Terima dengan Baik

"Jangan dengarkan orang-orang di sekitar Bapak yang hanya mau menjilat Bapak dan bersikap 'asal bapak senang!' Jangan dengarkan pandangan dan bisikan para pembantu Bapak yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik," kata Sohibul dalam surat terbukanya yang dikutip pada Sabtu (4/4).

Menurutnya, Jokowi tidak boleh salah dalam memilih penasihat dalam penanganan penyebaran virus corona. Sohibul mengingatkan bahwa Jokowi mempertaruhkan nasib seluruh masyarakat Indonesia dalam setiap kebijakan yang diputuskan.

"Jangan salah pilih penasihat di lingkaran Bapak, salah ambil kebijakan nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan," tutur mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Sohibul menyatakan bahwa hal yang sangat penting untuk dilakukan Jokowi saat ini adalah mendengarkan nasihat kebijakan dari orang atau pihak yang tepat, seperti para ahli kesehatan masyarakat, ilmuwan, ahli epidemiologi, tenaga medis, hingga dokter dan perawat yang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.

"Sekali lagi, merekalah yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga tanpa memiliki kepentingan politik dan bisnis. Dengarkan pandangan tulus mereka Pak," pungkas Sohibul.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. (MP/Gomes Roberto)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. (MP/Gomes Roberto)

Ia menyebut, Indonesia harus memiliki kesamaan pandangan dalam menyikapi penyebaran virus corona, yakni mengutamakan keselamatan masyarakat dibandingkan hal lain seperti kepentingan ekonomi.

Dia mengklaim hal ini sejalan dengan pendapat sejumlah ahli bahwa perekonomian akan pulih lebih cepat bila negara mampu merespons penyebaran virus corona secara tepat serta tepat.

Hal sebaliknya justru akan terjadi. Menurutnya, ekonomi akan sulit untuk dipulihkan bila negara tidak cakap dan akurat dalam menangani penyebaran virus corona.

"Jika kita semakin cepat dan tepat meresponsnya, maka semakin cepat ekonomi akan pulih. Dan sebaliknya, jika kita semakin lambat dan tidak akurat dalam menanganinya maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya," ucap Sohibul.

Dia menerangkan bahwa akar masalah dari ekonomi saat ini adalah krisis pandemi virus corona. Menurutnya, ancaman krisis ekonomi hanya bagian dari akibatnya.

Jika diibaratkan, lanjut Sohibul, apabila ancaman krisis ekonomi adalah asap kabut yang menutupi pandangan manusia maka solusinya bukan menghilangkan asap kabut, melainkan memadamkan apinya terlebih dahulu.

Sohibul meminta Jokowi memiliki pandangan yang sama bahwa ekonomi nasional dan global akan pulih kembali cepat atau lambat, sementara nyawa masyarakat adan tenaga medis yang meninggal dunia akibat virus corona tidak akan bisa dikembalikan.

Baca Juga:

Alumni UII Serahkan APD Penanganan COVID-19 ke Sejumlah Rumah Sakit

Dia pun mengingatkan bahwa setiap warga yang diumumkan oleh pemerintah meninggal dunia akibat virus corona bukan sebatas angka statistik.

Sebab, setiap masyarakat Indonesia yang meninggal akibat virus corona adalah saudara yang memiliki keluarga.

"Bayangkan jika itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita dan sahabat kita," ujarnya.

Sohibul menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh beranggapan bahwa setiap warga negara yang meninggal dan yang terinfeksi virus corona sebagai biaya dari krisis, apalagi menganggap hal itu sebagai biaya dari pemulihan ekonomi.

Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kasus positif virus corona hingga Jumat 3 April 2020 pukul 12.00 WIB, mengalami penambahan. Ada penambahan 196 kasus baru, sehingga total kasus pasien positif corona sebanyak 1.986 orang. (Knu)

Baca Juga:

WHO Sebut Rentannya Timur Tengah dari Serangan Wabah Corona

#Virus Corona #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Indonesia
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Pergantian itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Juni 2025
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Indonesia
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Menurut Aher, beberapa rekan fraksi PKS lainnya juga banyak yang dirotasi ke komisi lainnya
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Indonesia
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
PKS menyebut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan demokrasi. Hal ini dianggap wajar dalam negara demokrasi.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
Indonesia
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
PKS siap bertransformasi menjadi partai yang lebih inklusif. Kemudian, PKS ingin melibatkan generasi muda.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
Indonesia
PKS Usul Pembentukan Pansus RUU Pemilu, Dorong Pengesahan Tahun ini
PKS mengusulkan pembentukan pansus RUU Pemilu. Hal itu diusulkan oleh Presiden PKS, Muzzammil Yusuf.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Usul Pembentukan Pansus RUU Pemilu, Dorong Pengesahan Tahun ini
Bagikan