PKS dan PSI Tepis Anggapan Tidak Pernah Akur Usai Pertemuan Kaesang dan Syaikhu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juli 2024
PKS dan PSI Tepis Anggapan Tidak Pernah Akur Usai Pertemuan Kaesang dan Syaikhu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kanan) bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengunjungi Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS pada Senin (8/7) petang.

Ia melakukan pertemuan tertutup selama sekitar satu jam. Saat bertemu, Kaesang dan Syaikhu pun berjabat tangan dan berpose di hadapan awak media.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan membuka peluang koalisi partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

"Semoga ada kolaborasi-kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Pilkada," kata Kaesang setelah bersilaturahmi dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS.

Baca juga:

Kaesang Temui Presiden PKS di Tengah Isu Maju Jadi Cagub di Pilkada

Ia menegaskan, kolaborasi antara PSI dan PKS sudah terjadi pada Pilkada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di daerah tersebut, ada calon bupati yang diusung PKS dan wakilnya berasal dari PSI.

Selain itu, kolaborasi sedang dijajaki antara PSI dan PKS di Pilkada Kota Bekasi.

Kaesang berharap kolaborasi tersebut tidak hanya berhenti di dua daerah itu, melainkan juga di daerah-daerah lainnya. Menurutnya kolaborasi berkelanjutan perlu dilakukan demi kebaikan bangsa.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan guna menepis anggapan-anggapan terkait PKS dan PSI tidak pernah akur. Namun, dalam pertemuan yang telah dilakukan, menurutnya perbincangan digelar dengan penuh kekeluargaan.

Baca juga:

Pilkada Jakarta, Anies Harus Jadikan Sohibul Iman Cawagub agar Dapat Dukungan PKS

Ia menegaskan, banyak titik temu yang menjadi kesepahaman antara kedua partai tersebut yang berkomitmen untuk membangun dan membawa partai agar bisa berkontribusi bagi bangsa.

"Nanti misalnya akan kita tindak lanjuti kerja sama-kerja sama di bidang olahraga, kepemudaan, lingkungan hidup, dan juga perempuan," kata Syaikhu. (*)

#PSI #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Bagikan