PKS Daftarkan 580 Caleg ke KPU, Ada 208 Kader Perempuan di Dalamnya

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 08 Mei 2023
PKS Daftarkan 580 Caleg ke KPU, Ada 208 Kader Perempuan di Dalamnya

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyambut kedatangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI di Ruang Sidang Utama, Lantai Dua, Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (8/5/2023). A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan calon legislatif (Caleg) DPR RI dan DPRD ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Senin (8/5).

PKS memulai proses pendaftaran caleg DPR RI dengan konvoi berjalan kaki dari Taman Suropati menuju kantor KPU di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

PKS Daftarkan Caleg ke KPU

Menghadirkan karnaval budaya dengan pimpinan PKS ketika berjalan kaki dari Taman Surapati ke kantor KPU.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, ada sebanyak 580 bakal Caleg yang sudah terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi menerangkan, bahwa dari 580 Caleg yang mendaftar ada sebanyak 208 kader perempuan. Ia pun mengklaim bahwa kehadiran mereka sudah mewakili keterwakilan perempuan dalam Pemilu serentak 2024.

"Alhamdulillah saya laporkan dari 580 anggota caleg, calon caleg kita sudah terdaftar di dalam data KPU. Alhamdulillah di dalam 84 dapil dan dalam semua itu terdapat wanita 208 wanita, artinya 35,9 persen," ujar Habib Aboe Bakar Alhabsyi di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Baca Juga:

Daftarkan Caleg dengan Karnaval Budaya, PKS Ingin Pemilu Berlangsung Menyenangkan

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga mengungkapkan, bakal Caleg serentak tersebut pula dilengkapi dengan kalangan anak muda atau kaum milenial.

"Di dalamnya itu ada milenial lengkap, dan wakil-wakil milenial ini hadir di sini. Ada dari Gamal, ada Nabila, ada Alegra dan ada Faruk, ada Narji," paparnya.

Lebih jauh, Habib menuturkan, 25 DPW PKS di berbagai daerah juga sudah mendaftarkan bakal calon anggota legislatif di tingkat DPRD Provinsi ke KPU Provinsi pada hari ini. Sementara sisanya akan bertahap sampai tanggal 14 Mei.

"Hadirin Insya Allah berkat doa kita bersama, para kawan-kawan media sampaikanlah kesiapan kami. Ada DPW DKI sudah mendaftar," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Megawati Matangkan Caleg Dari PDIP

#PKS #KPU #Caleg Menteri #Calon Legislatif
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Bagikan