PKS Blak-Blakan Sedang Komunikasi dengan Prabowo-Gibran

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 30 April 2024
PKS Blak-Blakan Sedang Komunikasi dengan Prabowo-Gibran

Ketua Bidang Humas PKS, Ahmad Mabruri (PKS.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin gencar melakukan komunikasi dengan pihak Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

PKS pun optimis bakal diajak masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, PKS memiliki daya tawar lantaran berhasil menempatkan perwakilan di Parlmen.

Baca juga:

Jazuli: PKS Jadi Oposisi Enggak Masalah, Jadi Koalisi pun Siap

"Proses komunikasi pimpinan PKS sedang berlangsung," ujar Ketua Bidang Humas PKS, Ahmad Mabruri saat dihubungi wartawan, Selasa (30/4).

Mabruri mengungkapkan, bahwa proses komunikasi itu berjalan baik, dipastikan PKS akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bersama partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI, PRIMA, NasDem dan PKB.

"Kita tunggu saja nanti pengumumannya," papar Mabruri.

Baca juga:

PKS Ingin Gabung KIM, Fahri Hamzah Beri Pesan Menohok

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan pihaknya tidak akan kesulitan dalam memilih sikap politik pasca Pilpres 2024.

Namun demikian, dia berharap PKS juga mendapat kesempatan yang sama seperti NasDem dan PKB dikunjungi Prabowo Subianto dan partai Gerindra.

Baca juga:

Sebut Sering Silaturahmi, PKS Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo

"PKS sudah mengatakan mau di dalam atau di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Artinya kita sudah terbiasa tinggal permasalahannya adalah kita pingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi mungkin juga PKS akan didatangi kita berharap gito toh," ucap Aboe. (Asp)

#PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan