Jazuli: PKS Jadi Oposisi Enggak Masalah, Jadi Koalisi pun Siap

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 30 April 2024
Jazuli: PKS Jadi Oposisi Enggak Masalah, Jadi Koalisi pun Siap

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini. Foto: Dok/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan, partainya siap menjadi oposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jazuli menyebutkan, PKS memiliki pengalaman selama 10 tahun di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan 10 tahun menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi (dengan Prabowo-Gibran) siap. Kita lihat dinamikanya," kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa (30/4).

Baca juga:

PKS Ingin Gabung KIM, Fahri Hamzah Beri Pesan Menohok

Menurut Jazuli, pilihan koalisi atau oposisi setelah pemilu hanya masalah teknis. Sikap politik PKS, kata dia, akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syuro dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.

"Keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ujarnya.

Meski begitu, Jazuli belum bisa memastikan kapan musyawarah Majelis Syura itu akan digelar.

"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya," imbuhnya.

Baca juga:

Sebut Sering Silaturahmi, PKS Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo

Jazuli menyebutkan, PKS merupakan partai politik yang konsisten mendorong kerjasama dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

"Kita tidak pernah membatasi diri bekerjasama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama,” tuturnya.

"Kompetisi itu saat pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," sambung Jazuli.

Jazuli menambahkan, komunikasi PKS dengan partai-partai politik yang ada di Tanah Air untuk bekerja sama baik di eksekutif maupun legislatif sangat baik dan berjalan lancar.

“Termasuk dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih hubungan PKS baik-baik saja dan memang sudah lama terjalin baik. Pimpinan PKS sudah biasa saling silaturahim," pungkasnya. (Pon)

Baca juga:

PKS Sentil Partai Gelora Usai Ditolak Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

#PKS #Partai Politik #Pemerintahan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Setelah Anjok ke 43 Persen, Kepercayaan ke Presiden Prabowo Naik Jadi 62 Persen
Peningkatan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi pemerintah yang efektif di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Setelah Anjok ke 43 Persen, Kepercayaan ke Presiden Prabowo Naik Jadi 62 Persen
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Gibran Disebut Minta Mundur, ini Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Mengundurkan Diri
Gibran disebut berniat mundur dari wakil presiden. Berikut 11 pemimpin dunia yang pernah mengundurkan diri, mulai dari Justin Trudeau hingga Sheikh Hasina.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Gibran Disebut Minta Mundur, ini Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Mengundurkan Diri
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Lifestyle
Rumah Cerebral Palsy Dorong Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Anak Penyandang CP
Iis R. Soelaeman mendorong dukungan pemerintah bagi anak dengan cerebral palsy melalui akses terapi, kesehatan, pendidikan inklusif, dan fasilitas aksesibel.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
Rumah Cerebral Palsy Dorong Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Anak Penyandang CP
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Bagikan