PKS Bisa Berubah Dukung Ridwan Kamil Dibanding Anies, Bersatu di KIM Plus

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Agustus 2024
PKS Bisa Berubah Dukung Ridwan Kamil Dibanding Anies, Bersatu di KIM Plus

Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman. (Foto: tangkapan layar Instagram PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim telah berkomunikasi dengan PKS, PKB, PPP, Partai NasDem, hingga Partai Perindo, untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024 dalam KIM Plus.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda. Namun, dengan adanya wacana partai lain bergabung ke KIM, seperti PKB, PKS, dan NasDem, maka akan menjadi KIM Plus.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut memasangkan Ridwan Kamil dengan Ahmad Syaikhu untuk maju di Pilkada DKI Jakarta masih terbuka mengingat dinamika politik sangat mungkin berubah.

"Duet Ridwan Kamil dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu bisa saja terjadi. Sangat mungkin Ridwan Kamil menginginkan berpasangan dengan PKS di Jakarta," ujar Adi Prayitno di Jakarta, Kamis (8/8).

Baca juga:

Pilkada Jakarta, PKS DKI Akui Kesulitan Dapat Teman Koalisi

Apalagi, bila PKS bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, maka maka pasangan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ahmad Syaikhu akan sangat kompetitif untuk bertarung dengan Anies Baswedan dan pasangannya.



Ia mengatakan, dengan kekuatan partai politik yang besar ditambah dukungan dari PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta, pasangan tersebut punya peluang untuk menang. Apalagi, setelah Golkar mendukung Dedi Mulyadi untuk bertarung dalam pilkada di Jawa Barat, secara otomatis Ridwan Kamil bakal dipasang di Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.

"Justru kalau Ridwan Kamil tidak di Jakarta akan menjadi aneh. Karena seakan-akan setelah Ridwan Kamil tidak maju di Jawa Barat ya harus ke Jakarta, kalau tidak di Jakarta orang bertanya kenapa dengan Ridwan Kamil," paparnya.

Adi menegaskan, hubungan baik yang pernah terjalin antara Ridwan Kamil dan PKS dalam berbagai kesempatan menambah peluang terjadinya duet mantan wali kota Bandung itu dengan Ahmad Syaikhu. Di mana, pengumuman resmi Ridwan Kamil dipasang di Pilkada Jakarta tinggal menunggu waktu.

Baca juga:

PKS-Golkar Targetkan Kemenangan 80 Persen Suara di Pilkada Depok

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyampaikan KIM Plus di Jakarta akan terealisasi, terlaksana, dan tereksekusi.

"Apalagi PKB sudah bersuara, NasDem sudah bersuara, dan jangan lupa PKS sudah meminta diajak masuk pemerintahan," ucapnya. (*)

#PKS #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Indonesia
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
PKS mendesak Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta. Kepemilikan saham bir dinilai tidak pantas secara etika publik dan berisiko bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Bagikan