PKB Prediksi 'Perang Masker' Bakal Warnai TPS di Pilkada Tahun Ini

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Agustus 2020
PKB Prediksi 'Perang Masker' Bakal Warnai TPS di Pilkada Tahun Ini

Ilustrasi (foto: quartz.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid memprediksi akan ada 'perang masker' mewarnai Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada serentak 2020.

Masker itu, digunakan setiap pasangan calon kepala daerah sebagai penanda siapa pendukung dan yang tidak, karena adanya atribut tertentu yang melekat pada desainnya.

BACA JUGA:

Masker Termahal di Dunia, Harganya Mencapai Rp22 Miliar

"Setiap kampanye, pakai masker. Orang kan ke TPS pakai masker. Kenapa saya sampaikan perang masker itu? Bisa jadi masker itu menjadi tanda pada setiap pasangan yang ada," ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (24/8).

Jazilul mengatakan kalau ada empat calon kepala daerah yang berlaga, maka bisa jadi akan ada empat warna masker maupun atribut yang muncul di TPS.

masker N95
Di awal kemunculan virus COVID-19, masker N95 menjadi primadona. (foto: livescience)

Pemilu di Indonesia menganut asas Luber atau Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jurdil atau Jujur dan Adil.

Mengingat adanya asas kerahasiaan, maka seharusnya dalam penggunaan masker di TPS itu dibuat aturan nya oleh penyelenggara.

BACA JUGA:

Melihat Potret Kehidupan Selama Pandemi COVID-19 di Museum Jepang

Karena di masa pandemi COVID-19 saat ini, menggunakan masker di TPS adalah kewajiban pemilih maupun penyelenggara pemilu.

Namun, sebagaimana dikutip Antara, tentu penyelenggara lebih tahu seperti apa masker yang harus digunakan. "Kalau mau adil, (masker) disiapkan oleh penyelenggara. Jadi seragam," kata Jazilul. (*)

#Masker #Masker Aneh #Masker Unik #PKB #Pemilu #PemiluKada
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
PKB sebelumnya sempat berkompetisi dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Anies Baswedan–Cak Imin diusung PKB, PKS, dan NasDem.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Indonesia
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
PKB berharap retret kedua Kabinet Merah Putih bisa menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Bagikan