PKB Prediksi 'Perang Masker' Bakal Warnai TPS di Pilkada Tahun Ini

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Agustus 2020
PKB Prediksi 'Perang Masker' Bakal Warnai TPS di Pilkada Tahun Ini

Ilustrasi (foto: quartz.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid memprediksi akan ada 'perang masker' mewarnai Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada serentak 2020.

Masker itu, digunakan setiap pasangan calon kepala daerah sebagai penanda siapa pendukung dan yang tidak, karena adanya atribut tertentu yang melekat pada desainnya.

BACA JUGA:

Masker Termahal di Dunia, Harganya Mencapai Rp22 Miliar

"Setiap kampanye, pakai masker. Orang kan ke TPS pakai masker. Kenapa saya sampaikan perang masker itu? Bisa jadi masker itu menjadi tanda pada setiap pasangan yang ada," ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (24/8).

Jazilul mengatakan kalau ada empat calon kepala daerah yang berlaga, maka bisa jadi akan ada empat warna masker maupun atribut yang muncul di TPS.

masker N95
Di awal kemunculan virus COVID-19, masker N95 menjadi primadona. (foto: livescience)

Pemilu di Indonesia menganut asas Luber atau Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jurdil atau Jujur dan Adil.

Mengingat adanya asas kerahasiaan, maka seharusnya dalam penggunaan masker di TPS itu dibuat aturan nya oleh penyelenggara.

BACA JUGA:

Melihat Potret Kehidupan Selama Pandemi COVID-19 di Museum Jepang

Karena di masa pandemi COVID-19 saat ini, menggunakan masker di TPS adalah kewajiban pemilih maupun penyelenggara pemilu.

Namun, sebagaimana dikutip Antara, tentu penyelenggara lebih tahu seperti apa masker yang harus digunakan. "Kalau mau adil, (masker) disiapkan oleh penyelenggara. Jadi seragam," kata Jazilul. (*)

#Masker #Masker Aneh #Masker Unik #PKB #Pemilu #PemiluKada
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
PKB mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dimulai tahun ini. Hasanuddin Wahid menyoroti sistem pemilu dan pentingnya menjaga suara rakyat tidak hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
Bagikan