PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid (DPP PKB)
Merahputih.com - menyatakan dukungan penuh terhadap aksi para alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Aksi ini dilakukan dengan mendatangi kantor Trans7 sebagai bentuk protes terhadap tayangan Xpose Uncensored yang dianggap melecehkan martabat pesantren dan mencederai kehormatan KH. Anwar Manshur, Pengasuh Ponpes Lirboyo.
Meski mendukung protes tersebut, politikus yang akrab disapa Cak Udin ini juga mendesak redaksi Trans7 untuk segera datang langsung (sowan) kepada KH. Anwar Manshur di Lirboyo, Kediri, guna menyampaikan permohonan maaf yang terbuka dan tulus.
"Ya sikap teman-teman alumni santri Lirboyo (sambangi kantor Trans7) sudah tepat, tapi jauh lebih tepat Trans7 yang ke Lirboyo. Mintalah maaf kepada Kiai Anwar Mashur, karena bagaimanapun beliau tokoh panutan kami, para santri, dan bangsa Indonesia," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid atau akrab disapa Cak Udin di Jakarta, Selasa (14/10).
Baca juga:
Konten Lecehkan Kiai, DPR Desak KPI Audit dan Setop Siaran Xpose Trans7
Menurut Cak Udin, permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai adab dan etika yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa, terutama dalam interaksi antara media dan masyarakat pesantren.
Ia menilai, apa yang ditayangkan Trans7 bukan hanya merusak citra Lirboyo sebagai salah satu pesantren besar, tetapi juga melukai perasaan seluruh santri, kiai, dan umat Islam di Tanah Air. Pesantren adalah institusi yang berperan vital dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Oleh karena itu, framing negatif terhadap pesantren dianggap sama saja merusak nilai-nilai kebangsaan.
Cak Udin juga membantah tegas tuduhan adanya "perbudakan" atau "eksploitasi" di lingkungan pesantren. Tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah yang didasarkan pada ketidaktahuan terhadap tradisi pendidikan Islam.
“Tidak ada yang namanya perbudakan di pondok pesantren. Tidak ada yang namanya eksploitasi di ponpes. Semua itu adalah bagian dari pendidikan akhlakul karimah yang menjunjung tinggi adab dan etika,” jelasnya.
Baca juga:
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Ia menambahkan, santri di pesantren dididik untuk menghormati guru, berdisiplin, dan berkhidmat sebagai bagian dari pembentukan karakter, dan hal ini tidak bisa disamakan dengan praktik eksploitasi. Cak Udin menekankan agar semua insan media menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Kebebasan pers harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan kesadaran budaya.
“Pers boleh bebas, tapi tidak boleh liar. Kebebasan tanpa adab hanya akan melahirkan kekacauan. Karena itu, mari kita jaga kehormatan profesi jurnalis dengan menempatkan etika dan akal sehat di atas segala kepentingan sensasi,” tutupnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Putusan MK Memangkas HGU di IKN Jadi 95 Tahun Harus Diikuti Regulasi agar Tidak Menimbulkan Keraguan Investor
[HOAKS atau FAKTA]: SIM, STNK dan TNKB Berlaku Seumur Hidup
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing