Pj Bupati Bombana dan Istrinya Pamer Harta, Begini Reaksi KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 Maret 2023
Pj Bupati Bombana dan Istrinya Pamer Harta, Begini Reaksi KPK

Ilustrasi - Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara soal Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Burhanuddin dan istrinya Fatmawati Kasim Marewa pamer harta kekayaan atau flexing di media sosial.

Flexing Pj Bupati Bombana ini dilakukan mulai dari pelesiran ke Amerika Serikat bareng istri, saat baru menjabat selama 5 bulan, mengendarai moge, hingga pamer tas dan sepatu bermerek harga puluhan juta.

Baca Juga

KPK Diminta Turun Tangan Awasi Proyek Pembangunan Kapal OPV

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, KPK melalui Direktorat LHKPN akan memeriksa klarifikasi LHKPN setiap penyelenggara negara yang mencurigakan. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa harus menunggu viral. Namun, kata Ali, terkait Pj Bupati Bombana, Burhanuddin, KPK akan memastikan informasinya terlebih dahulu.

"Itu pasti kami pastikan dulu informasinya, kalau kemudian masalah pemeriksaan klarifikasi tanpa harus viral pun KPK akan lakukan," kata Ali, Kamis (30/3).

Ali mengatakan, Direktorat LHKPN memiliki fungsi untuk memeriksa dan mengklarifikasi LHLPN penyelenggara negara yang wajib lapor per 31 Maret 2023. Untuk itu, KPK mengingatkan para penyelenggara negara untuk segera mengisi dan menyerahkan LHKPN secara jujur dan benar sebelum 31 Maret 2023.

"Kami minta wajib lapor LHKPN mengisi melalui seluler-LHKPN karena itu mudah sekali. Dibutuhkan adalah kemauan dan kejujuran dalam mengisi dalam form yang sudah disediakan KPK," katanya.

Diberitakan, Pj Bupati Bombana, Burhanuddin dan istrinya Fatmawati Kasim Marewa menjadi sorotan netizen karena kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial.

Pj Bupati Bombana memamerkan pelesiran ke Amerika Serikat bersama istri, saat baru menjabat selama 5 bulan. Selain itu, pasangan suami istri itu memamerkan sedang mengendarai moge, hingga pamer tas dan sepatu bermerek harga puluhan juta.

Tak hanya itu, sang istri Fatmawati Kasim Marewa kerap tampil dengan gaya hidup mewah di beberapa kesempatan menggunakan tas bermerek puluhan juta.

Tak pelak, gaya hedonisme Pj Bupati Bombana yang juga menjabat Kadis Bina Marga Sumber Daya Pemprov Sultra ini menuai sorotan warga.

Setelah viral, Burhanuddin mengklarifikasi. Sambil menunjukkan sejumlah tas koleksi istrinya, Burhanudin berdalih koleksi tas bermerek milik istrinya merupakan barang imitasi atau aspal, alias asli tapi palsu.

Baca Juga

KPK Tahan Pengusaha Penyuap Eks Bupati Bursel

Menurut Kadis Bina Marga Sumber Daya Air Pemprov Sultra, tas yang dipamerkannya itu tak semahal yang diperkirakan warganet. Pasalnya, tas itu hanya berkualitas KW, yang dibeli di Pasar Mangga Dua, Jakarta.

"Ini memang mereka terkenal, ini hampir Rp 3 juta," ujar Burhanuddin.

"Saya beli di Mangga Dua, lorong Hong Kong. Bisa dicek, ada tokonya kok," timpal istri Burhanuddin, Fatmawati Kasim Marewa.

Pj Bupati Bombana juga membantah pelesiran dirinya bersama istri ke Amerika Serikat. Bagi Burhanuddin, lawatannya ke negeri Paman Sam itu bukan untuk berlibur, melainkan mengikuti pameran hasil tenun bersama kepala daerah lainnya.

"Kita ramai-ramai ke sana, memamerkan kepada kedutaan di sana. Kegiatan Indonesia Fashion Week," sebut Burhanuddin.

Pj Bupati Bombana mengatakan, foto dan video yang beredar luas di media sosial selama di Amerika Serikat adalah bagian dari kegiatan tersebut.

Dirinya pun menegaskan, ia dan sang istri tak memamerkan kekayaan seperti tudingan warganet. Meski membantah mengenai lawatannya ke Amerika Serikat dan koleksi tas bermerek harga puluhan juta bersama sang istri, Burhanuddin tak menjawab mengenai moge Harley Davidson yang tak dilaporkan ke LHKPN.

Ia juga tak mengklarifikasi pelaporan LHKPN yang tidak dilakukan selama 2 tahun terakhir ke KPK.

Berdasarkan laman LHKPN KPK, Burhanuddin memiliki harta kekayaan sekitar Rp 1.298.021.617 atau Rp 1,2 miliar. Hal itu berdasarkan LHKPN yang disampaikan Burhanuddin terakhir kali ke KPK pada 22 Maret 2022 untuk laporan periodik 2021.

Saat itu, Burhanuddin menyampaikan LHKPN dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemprov Sultra.

Dalam LHKPN, Pj Bupati Bombana ini mengakui memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kota Kendari yang totalnya senilai Rp 1.294.737.000. Uniknya, terdapat sejumlah bidang tanah dan bangunan yang nilainya diduga di bawah nilai semestinya.

Terdapat tanah seluas sekitar 17.600 meter persegi di Kabupaten Konawe Selatan yang nilainya persis Rp 60 juta. Dengan demikian, harga tanah tersebut hanya sekitar Rp 3.409 per meter persegi.

Burhanudin juga tercatat memiliki koleksi kendaraan berupa Toyota Jeep Tahun 1997 dan Ford Ranger XLT Double Cabin Tahun 2008 senilai Rp 160 juta. (Pon)

Baca Juga

KPK Bakal Panggil Istri Rafael Alun Trisambodo

#Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Bagikan