Pimpinan MPR Ajak Wakil Rakyat Setop Korupsi, Ujungnya Minta Tambahan Dana Parpol

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 18 Maret 2019
Pimpinan MPR Ajak Wakil Rakyat Setop Korupsi, Ujungnya Minta Tambahan Dana Parpol

Wakil Ketua MPR, Mahyudin (mpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengajak semua pejabat negara, tokoh parpol dan wakil rakyat berhenti korupsi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Apalagi, mereka itu seharusnya mennjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.

"Saya prihatin bila ada wakil rakyat, kepala daerah, dan Ketua Parpol kena OTT. Saya berharap tak ada lagi kejadian OTT," kata Wakil Ketua MPR Mahyudi dalam siaran pers yang di Jakarta, Senin (18/3).

Mahyudin mengakui banyaknya wakil rakyat, kepala daerah, dan ketua parpol ditangkap KPK merupakan akibat politik berbiaya tinggi. Namun, lanjut dia, biaya politik yang tinggi tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

romi
Ketua Umum PPP Romahurmuziy tiba di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Mahyudin, politikus dan pejabat sebagai teladan masyarakat seharusnya bisa menghentikan praktik-praktik korupsi. Kata dia, berpolitik dengan biaya murah bisa dilakukan.

Untuk menghindari politik berbiaya tinggi, Mahyudin menyarankan negara seharusnya mengeluarkan biaya pembinaan kepada Parpol. Dia mencontohkan di Australia ada dana pembinaan bagi Parpol di mana satu suara dihargai 2 dolar Australian. "Di Indonesia baru Rp150," tegas dia, dikutip dari Antara.

Mahyudin mengilustrasi bila ada Parpol mendapat 1.000.000 suara, artinya baru mendapat Rp150 juta. "Uang sebanyak ini tak cukup untuk membiayai operasional Parpol," kritik politikus Golkar itu. (*)

#Ott Kpk
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Modus Skandal Jual-Beli Ubah Hasil Audit BPK di OTT Bupati Muara Enim
KPK ungkap permintaan Rp1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK Sumsel terkait laporan keuangan Pemkab Muara Enim. OTT tangkap bupati nonaktif Edison dan ASN BPK.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 Juni 2026
Modus Skandal Jual-Beli Ubah Hasil Audit BPK di OTT Bupati Muara Enim
Indonesia
Jadi Tersangka Baru OTT Bupati Muara Enim, Pejabat BPK Titin Rita Lestari Berdalih Cuma Pelaksana
KPK menetapkan Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel, Titin Rita Lestari, sebagai tersangka kasus suap pengaturan temuan BPK.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Jadi Tersangka Baru OTT Bupati Muara Enim, Pejabat BPK Titin Rita Lestari Berdalih Cuma Pelaksana
Indonesia
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
KPK menyita Rp 500 juta dalam OTT terhadap lima ASN BPK terkait dugaan suap temuan audit proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim. Perkara kini naik ke tahap penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Edison Bungkam saat Tiba di Gedung KPK
Bupati Muara Enim, Edison, memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK pada Selasa (9/6).
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Edison Bungkam saat Tiba di Gedung KPK
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap Proyek, OTT Jaring 10 Orang
KPK menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka kasus suap proyek di Sumatera Selatan.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap Proyek, OTT Jaring 10 Orang
Indonesia
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Lima orang merupakan dari unsur pemkab, sisanya pihak swasta.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan. Total 10 orang diamankan, terdiri dari unsur Pemkab Muara Enim dan pihak swasta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Indonesia
Ditahan KPK, Presiden Prabowo Resmi Pecat Wamen Imipas Silmy Karim
Pemerintah belum menentukan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditinggalkan Silmy Karim.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Ditahan KPK, Presiden Prabowo Resmi Pecat Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
Silmy Karim Jadi Tersangka, Istana Pastikan Pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan Tetap Berjalan
Pemerintah memastikan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan tetap berjalan normal setelah Wamen Imipas Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Silmy Karim Jadi Tersangka, Istana Pastikan Pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan Tetap Berjalan
Bagikan