Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Pemprov Tutup JPO tak Layak dan Membahayakan


Ilustrasi JPO modern di Jakarta yang akan dibangun tahun ini. Foto: Unsplash/ Nowhere 777
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem Wibi Andrino menyoroti kondisi jembatan penyebrangan orang (JPO) di kawasan Pancoran-Tebet yang melintasi jalan tol dalam kota. Pasalnya, kondisi fasilitas tersebut tidak layak dan justru membahayakan keselamatan pejalan kaki.
"Jangan sampai orang yang ingin menyebrang dengan aman justru celaka karena fasilitasnya tidak memadai," tegasnya.
Wibi mengingatkan, jika suatu JPO terbukti membahayakan warga, Pemprov Jakarta memiliki dasar kuat untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan penutupan atau penyegelan sementara.
"Jangan tunggu sampai ada korban. Saya juga minta agar surat resmi yang dikirim ke Jasa Marga ditembuskan ke DPRD sebagai dasar kami, terutama Komisi D, untuk ikut bertanggung jawab atas fasilitas publik yang berada di wilayah Jakarta," tegasnya.
Baca juga:
Dewan PSI Minta Pemprov DKI Lapor Polisi Pencurian Besi di JPO dan Kolong Tol
Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mempertanyakan kejelasan tanggung jawab atas JPO yang terletak di depan Gedung MPR/DPR RI, apakah fasilitas tersebut berada di bawah wewenang pemerintah pusat atau Jasa Marga, mengingat lokasinya tetap berada dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.
"Kalau JPO itu berada di Jakarta, harus ada kejelasan. Kalau memang itu tanggung jawab Jasa Marga dan mereka tidak mampu membenahi, apakah bisa diserahkan saja ke pemprov supaya bisa segera kita benahi?" katanya.
"Dengan begitu, kita bisa alokasikan anggaran karena itu sudah menjadi aset kita," tutupnya. (Asp)
Baca juga:
Pemprov DKI Berencana Laporkan Pencurian Besi JPO Daan Mogot ke Polisi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta

Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD

Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
