Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Pemprov Tutup JPO tak Layak dan Membahayakan
Ilustrasi JPO modern di Jakarta yang akan dibangun tahun ini. Foto: Unsplash/ Nowhere 777
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem Wibi Andrino menyoroti kondisi jembatan penyebrangan orang (JPO) di kawasan Pancoran-Tebet yang melintasi jalan tol dalam kota. Pasalnya, kondisi fasilitas tersebut tidak layak dan justru membahayakan keselamatan pejalan kaki.
"Jangan sampai orang yang ingin menyebrang dengan aman justru celaka karena fasilitasnya tidak memadai," tegasnya.
Wibi mengingatkan, jika suatu JPO terbukti membahayakan warga, Pemprov Jakarta memiliki dasar kuat untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan penutupan atau penyegelan sementara.
"Jangan tunggu sampai ada korban. Saya juga minta agar surat resmi yang dikirim ke Jasa Marga ditembuskan ke DPRD sebagai dasar kami, terutama Komisi D, untuk ikut bertanggung jawab atas fasilitas publik yang berada di wilayah Jakarta," tegasnya.
Baca juga:
Dewan PSI Minta Pemprov DKI Lapor Polisi Pencurian Besi di JPO dan Kolong Tol
Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mempertanyakan kejelasan tanggung jawab atas JPO yang terletak di depan Gedung MPR/DPR RI, apakah fasilitas tersebut berada di bawah wewenang pemerintah pusat atau Jasa Marga, mengingat lokasinya tetap berada dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.
"Kalau JPO itu berada di Jakarta, harus ada kejelasan. Kalau memang itu tanggung jawab Jasa Marga dan mereka tidak mampu membenahi, apakah bisa diserahkan saja ke pemprov supaya bisa segera kita benahi?" katanya.
"Dengan begitu, kita bisa alokasikan anggaran karena itu sudah menjadi aset kita," tutupnya. (Asp)
Baca juga:
Pemprov DKI Berencana Laporkan Pencurian Besi JPO Daan Mogot ke Polisi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov