Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Pemprov Tutup JPO tak Layak dan Membahayakan 

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Pemprov Tutup JPO tak Layak dan Membahayakan 

Ilustrasi JPO modern di Jakarta yang akan dibangun tahun ini. Foto: Unsplash/ Nowhere 777

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem Wibi Andrino menyoroti kondisi jembatan penyebrangan orang (JPO) di kawasan Pancoran-Tebet yang melintasi jalan tol dalam kota. Pasalnya, kondisi fasilitas tersebut tidak layak dan justru membahayakan keselamatan pejalan kaki.

"Jangan sampai orang yang ingin menyebrang dengan aman justru celaka karena fasilitasnya tidak memadai," tegasnya.

Wibi mengingatkan, jika suatu JPO terbukti membahayakan warga, Pemprov Jakarta memiliki dasar kuat untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan penutupan atau penyegelan sementara.

"Jangan tunggu sampai ada korban. Saya juga minta agar surat resmi yang dikirim ke Jasa Marga ditembuskan ke DPRD sebagai dasar kami, terutama Komisi D, untuk ikut bertanggung jawab atas fasilitas publik yang berada di wilayah Jakarta," tegasnya.

Baca juga:

Dewan PSI Minta Pemprov DKI Lapor Polisi Pencurian Besi di JPO dan Kolong Tol

Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mempertanyakan kejelasan tanggung jawab atas JPO yang terletak di depan Gedung MPR/DPR RI, apakah fasilitas tersebut berada di bawah wewenang pemerintah pusat atau Jasa Marga, mengingat lokasinya tetap berada dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

"Kalau JPO itu berada di Jakarta, harus ada kejelasan. Kalau memang itu tanggung jawab Jasa Marga dan mereka tidak mampu membenahi, apakah bisa diserahkan saja ke pemprov supaya bisa segera kita benahi?" katanya.

"Dengan begitu, kita bisa alokasikan anggaran karena itu sudah menjadi aset kita," tutupnya. (Asp)

Baca juga:

Pemprov DKI Berencana Laporkan Pencurian Besi JPO Daan Mogot ke Polisi

#DPRD DKI Jakarta #Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) #PT Jasa Marga
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Indonesia
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike memberikan beberapa masukan lainnya.
Frengky Aruan - Sabtu, 18 Oktober 2025
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan
Nabilah menyoroti tarif shuttle bus atau buggy car sebesar Rp 250.000
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan
Indonesia
DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang
Pengelola TMR wajib memantau satwa secara rutin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang
Indonesia
Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!
DPRD DKI akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan memanggil Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk meminta penjelasan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!
Indonesia
Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak
Komunikasi akan dibuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menemukan solusi terbaik.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Oktober 2025
Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Targetkan JPO Cincin Donat Rampung 2026, Pembangunan Dipastikan Tak Pakai APBD
Pemprov DKI masih mengkaji berbagai sumber pembiayaan alternatif untuk proyek JPO Cincin Donat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Targetkan JPO Cincin Donat Rampung 2026, Pembangunan Dipastikan Tak Pakai APBD
Bagikan