Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Pemprov Tutup JPO tak Layak dan Membahayakan 

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Pemprov Tutup JPO tak Layak dan Membahayakan 

Ilustrasi JPO modern di Jakarta yang akan dibangun tahun ini. Foto: Unsplash/ Nowhere 777

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem Wibi Andrino menyoroti kondisi jembatan penyebrangan orang (JPO) di kawasan Pancoran-Tebet yang melintasi jalan tol dalam kota. Pasalnya, kondisi fasilitas tersebut tidak layak dan justru membahayakan keselamatan pejalan kaki.

"Jangan sampai orang yang ingin menyebrang dengan aman justru celaka karena fasilitasnya tidak memadai," tegasnya.

Wibi mengingatkan, jika suatu JPO terbukti membahayakan warga, Pemprov Jakarta memiliki dasar kuat untuk mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan penutupan atau penyegelan sementara.

"Jangan tunggu sampai ada korban. Saya juga minta agar surat resmi yang dikirim ke Jasa Marga ditembuskan ke DPRD sebagai dasar kami, terutama Komisi D, untuk ikut bertanggung jawab atas fasilitas publik yang berada di wilayah Jakarta," tegasnya.

Baca juga:

Dewan PSI Minta Pemprov DKI Lapor Polisi Pencurian Besi di JPO dan Kolong Tol

Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mempertanyakan kejelasan tanggung jawab atas JPO yang terletak di depan Gedung MPR/DPR RI, apakah fasilitas tersebut berada di bawah wewenang pemerintah pusat atau Jasa Marga, mengingat lokasinya tetap berada dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

"Kalau JPO itu berada di Jakarta, harus ada kejelasan. Kalau memang itu tanggung jawab Jasa Marga dan mereka tidak mampu membenahi, apakah bisa diserahkan saja ke pemprov supaya bisa segera kita benahi?" katanya.

"Dengan begitu, kita bisa alokasikan anggaran karena itu sudah menjadi aset kita," tutupnya. (Asp)

Baca juga:

Pemprov DKI Berencana Laporkan Pencurian Besi JPO Daan Mogot ke Polisi

#DPRD DKI Jakarta #Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) #PT Jasa Marga
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan