Pimpinan DPR Soroti Rencana Kenaikan UKT bagi Mahasiswa Baru
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Rencana kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru mencuat kembali.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan tersebut dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk menempuh perguruan tinggi menjadi berkurang.
"Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7).
Baca juga:
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menganggap, tidak semua warga negara mampu. Mengingat para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah.
“Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, bagaimana mereka mau kuliah,” jelas Muhaimin.
Menurutnya, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat. Pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.
"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," tegas pria yang akrab disapa Cak Imin ini.
Baca juga:
Menko PMK Muhadjir Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol
Sekedar informasi, Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengusulkan kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya diterapkan untuk mahasiswa baru saja.
Nantinya, nominal biaya UKT untuk mahasiswa baru tersebut tak boleh diubah sampai mereka lulus. Hal itu disampaikannya saat rapat bersama Komisi X DPR pada Selasa (2/4) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung soal Perguruan Tinggi, khususnya Negeri (PTN) yang biasa menghabiskan uang. Oleh karena itu, ia ingin PTN bisa mencari uang sendiri. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset