Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pimpinan DPR Soroti Rencana Kenaikan UKT bagi Mahasiswa Baru

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juli 2024
Pimpinan DPR Soroti Rencana Kenaikan UKT bagi Mahasiswa Baru

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru mencuat kembali.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan tersebut dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk menempuh perguruan tinggi menjadi berkurang.

"Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7).

Baca juga:

Unduh Bukti Kelulusan SNBT PTN 2024, Cek Linknya di Sini

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menganggap, tidak semua warga negara mampu. Mengingat para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah.

“Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, bagaimana mereka mau kuliah,” jelas Muhaimin.

Menurutnya, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat. Pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.

"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," tegas pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Baca juga:

Menko PMK Muhadjir Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol

Sekedar informasi, Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengusulkan kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya diterapkan untuk mahasiswa baru saja.

Nantinya, nominal biaya UKT untuk mahasiswa baru tersebut tak boleh diubah sampai mereka lulus. Hal itu disampaikannya saat rapat bersama Komisi X DPR pada Selasa (2/4) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung soal Perguruan Tinggi, khususnya Negeri (PTN) yang biasa menghabiskan uang. Oleh karena itu, ia ingin PTN bisa mencari uang sendiri. (Knu)

#DPR #Gaji DPR #DPR RI #UKT
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Bagikan