Pimpinan DPR Soroti Rencana Kenaikan UKT bagi Mahasiswa Baru

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juli 2024
Pimpinan DPR Soroti Rencana Kenaikan UKT bagi Mahasiswa Baru

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru mencuat kembali.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan tersebut dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk menempuh perguruan tinggi menjadi berkurang.

"Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7).

Baca juga:

Unduh Bukti Kelulusan SNBT PTN 2024, Cek Linknya di Sini

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menganggap, tidak semua warga negara mampu. Mengingat para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah.

“Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, bagaimana mereka mau kuliah,” jelas Muhaimin.

Menurutnya, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat. Pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.

"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," tegas pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Baca juga:

Menko PMK Muhadjir Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol

Sekedar informasi, Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengusulkan kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) hanya diterapkan untuk mahasiswa baru saja.

Nantinya, nominal biaya UKT untuk mahasiswa baru tersebut tak boleh diubah sampai mereka lulus. Hal itu disampaikannya saat rapat bersama Komisi X DPR pada Selasa (2/4) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung soal Perguruan Tinggi, khususnya Negeri (PTN) yang biasa menghabiskan uang. Oleh karena itu, ia ingin PTN bisa mencari uang sendiri. (Knu)

#DPR #Gaji DPR #DPR RI #UKT
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Bagikan