Pilpres Ricuh, Ribuan Rakyat Pantai Gading Larikan Diri ke Luar Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 04 November 2020
Pilpres Ricuh, Ribuan Rakyat Pantai Gading Larikan Diri ke Luar Negeri

Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara (REUTERS/Thierry Gouegnon)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sekitar 3.200 warga Pantai Gading mengungsi di Liberia, Ghana, dan Togo, akibat bentrok antara aparat dan masyarakat yang menolak hasil pemilihan presiden pada 31 Oktober 2020, demikian laporan PBB saat jumpa pers.

"Per 2 November 2020, lebih dari 3.200 warga Pantai Gading mengungsi di Liberia, Ghana, dan Togo. Sebagian besar pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak dari wilayah barat dan barat daya Pantai Gading. Beberapa dari mereka merupakan eks pengungsi yang baru saja dipulangkan, tetapi terpaksa kembali melarikan diri," kata Juru Bicara UNHCR, Boris Cheshirkov, saat jumpa pers, Selasa (3/11), yang informasinya diterima di Jakarta, Rabu (4/11).

Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara kembali memenangkan pemilihan presiden bulan lalu dan ia pun menjabat untuk tiga periode berturut-turut. Walaupun demikian, kalangan oposisi menolak kemenangan Ouattara dan memboikot hasil pilpres. Penolakan itu juga diiringi oleh unjuk rasa dari ribuan warga Pantai Gading yang akhirnya berujung ricuh.

Baca Juga:

Trump Klaim Raih Banyak Kemenangan


Bentrok antara aparat dan massa aksi mengakibatkan setidaknya belasan orang tewas dan banyak warga luka-luka, kata Cheshirkov, saat membacakan laporan terbaru UNHCR terkait situasi di Pantai Gading.

Meskipun ada unjuk rasa, Komisi Pemilihan Umum Pantai Gading pada Senin (2/11) tetap mengumumkan kemenangan Ouatttara pada pemilihan presiden tahun ini dengan perolehan suara 94,27 persen.

"Terkait dengan situasi di lapangan, kami menerima sejumlah laporan belasan orang tewas dan banyak warga luka-luka, dan insiden itu mengingatkan banyak orang terhadap peristiwa kerusuhan pada 2010-2011 yang menyebabkan 3.000 orang tewas, lebih dari 300.000 orang melarikan diri dari wilayah konflik, dan sekitar satu juta warga terusir paksa dari rumahnya," terang Cheshirkov, seperti dikutip Antara.

  Per 2 November, lebih dari 3.200 pengungsi Pantai Gading telah tiba di Liberia, Ghana dan Togo. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak dari wilayah barat dan barat daya Pantai Gading. (Foto: MP/Screenshot unhcr.org)

Per 2 November, lebih dari 3.200 pengungsi Pantai Gading telah tiba di Liberia, Ghana dan Togo. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak dari wilayah barat dan barat daya Pantai Gading. (Foto: MP/Screenshot unhcr.org)

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi belum lama ini, kerusuhan saat 2010-2011 juga terjadi akibat sengketa hasil pemilihan presiden.

"Sejauh ini, kami masih memeriksa data para pengungsi dan ke mana tujuan mereka. Oleh karena itu, kami meningkatkan kapasitas pendataan dan pelacakan dengan mengerahkan lebih banyak staf ke lapangan," kata juru bicara UNHCR.

Baca Juga:

TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump

Dalam kesempatan itu, Cheshirkov atas nama UNHCR dan PBB menyambut baik serta mengucapkan terima kasih kepada tiga negara tetangga Pantai Gading, yaitu Ghana, Togo, dan Liberia yang bersedia membuka perbatasan dan menerima para pengungsi, meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19.

UNHCR berkomitmen meningkatkan koordinasi dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara tujuan para pengungsi untuk menyusun rencana lebih lanjut, termasuk jika nantinya krisis politik di Pantai Gading kian memburuk, jelas Cheshirkov.

Terkait kerusuhan di Pantai Gading, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah mendesak seluruh pihak untuk berhenti memicu kekerasan, menyebarkan berita bohong, dan menggunakan ujaran kebencian. Guterres juga mendorong pihak-pihak yang berkonflik agar berdialog demi menyelesaikan sengketa hasil pilpres. (*)

Baca Juga:

Satu Tewas dan Beberapa Luka dalam Rentetan Penembakan Wina

#Pantai Gading #Kerusuhan Massa #Pengungsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Ingatkan Indonesia Bisa Seperti Nepal, Fenomenanya Mirip Pejabat Flexing dan Korup
Kesewenang-wenangan dan kesombongan kaum elite yang sudah memuakkan publik membuat amuk massal menjadi sangat brutal.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pengamat Ingatkan Indonesia Bisa Seperti Nepal, Fenomenanya Mirip Pejabat Flexing dan Korup
Indonesia
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Keenam lembaga HAM negara itu juga menegaskan pembentukan tim pencari fakta ini bukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Indonesia
Korban Banjir Bali Terus Bertambah, 14 Meninggal Dunia dan 562 Jiwa Mengungsi
Korban banjir Bali kini terus bertambah. 14 orang dinyatakan meninggal dunia, kemudian 562 jiwa harus mengungsi.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Korban Banjir Bali Terus Bertambah, 14 Meninggal Dunia dan 562 Jiwa Mengungsi
Dunia
Tentara Nepal Bergerak Pulihkan Ketertiban, Perintahkan Warga Tetap di Rumah
Militer jarang dikerahkan di Nepal dan awalnya tetap berada di barak ketika polisi gagal mengendalikan situasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
 Tentara Nepal Bergerak Pulihkan Ketertiban, Perintahkan Warga Tetap di Rumah
Indonesia
Halte Transjakarta Senen Ganti Nama Jadi Jaga Jakarta, Pramono Ungkap Alasannya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa nama Halte Transjakarta Senen diganti. Kini, halte tersebut dinamakan Jaga Jakarta.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Halte Transjakarta Senen Ganti Nama Jadi Jaga Jakarta, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi mengatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto, harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang kredibel.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu
Indonesia
Sempat Rusak Parah, Halte Transjakarta Senen Segera Diresmikan Kembali
Halte Transjakarta Senen akan segera diresmikan pada Senin (8/9). Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Sempat Rusak Parah, Halte Transjakarta Senen Segera Diresmikan Kembali
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Delpedro Marhaen tak Punya Kuasa untuk Memicu Kerusuhan di Jakarta
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritisi proses hukum Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Ia disebut tak punya kuasa untuk memicu kerusuhan di Jakarta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Kuasa Hukum Sebut Delpedro Marhaen tak Punya Kuasa untuk Memicu Kerusuhan di Jakarta
Indonesia
Bantah Indonesia akan Terapkan Situasi Darurat setelah Demo, Kepala Badan Investigasi Khusus Nyatakan Situasi sudah Aman
Aries Marsudiyanto memastikan situasi nasional sudah terkendali setelah kerusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Bantah Indonesia akan Terapkan Situasi Darurat setelah Demo, Kepala Badan Investigasi Khusus Nyatakan Situasi sudah Aman
Bagikan