Pilkada Serentak 2020 Ujian Kepemimpinan dan Keberpihakan AHY

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2020
Pilkada Serentak 2020 Ujian Kepemimpinan dan Keberpihakan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MP/Instagram.com/AHY)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pilkada Serentak 2020 akhir Desember nanti menjadi ujian kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Khususnya dengan adanya sentilan miring dari sejumlah kader yang mempertanyakan calon jagoan partai dalam konstalasi pertarungan Pilkada.

"Di bawah kepemimpinan AHY tentunya diharapkan menghasilkan memutuskan kebijakan partai yang berpihak pada kader partai. Apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada pada Desember 2020 mendatang. Sebaiknya AHY lebih mengutamakan kader partai yang sudah teruji perjuangan dan loyalitasnya," kata
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento Maraden Sitorus, Sabtu (11/7).

Baca Juga

AHY: New Normal Berpotensi Bikin Ekonomi Buntung

Menurut dia, AHY jika memang ingin mambawa Demokrat menjadi partai modern harus mampu mengusung kader yang benar-benar siap berjuang membangun daerah sekaligus mengangkat nama baik partai. "Bukan hanya sekedar melihat isi tas tetapi melihat loyalitas, kualitas dan kapabilitas," tegas Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta itu.

Fernando juga mengangkat soal polemik surat terbuka Ihwan Datu Adam yang sudah berpengalaman di eksekutif (Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2003-2008) dan legislatif (anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat) itu. Ihwan, kata dia, sampai menyebarkan surat terbuka di media sosial (medsos) mengkritik Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Andi Nurpati terkait sikap Demokrat yang lebih memilih mengusung calon dari Gerindra dalam Pilkada Paser Kalimantan Timur daripada dirinya.

ihwan datu
Ihwan Datu Adam bersama SBY yang juga ayah Ketum Demokrat AHY. (Ist/Net)

Padahal, kata Fernando, Demokrat sendiri memiliki 6 kursi, lebih banyak dari pada Gerindra yang hanya meraup 2 kursi di DPRD Paser dalam Pileg lalu. Menurut dia, Demokrat sebetulnya tidak kekurangan kader berkualitas sehingga harus mengusung kader partai lain, terutama dengan parpol yang memiliki kursi lebih sedikit di DPRD.

AHY, kata dia, seharusnya juga belajar jangan sampai kader-kader berkualitas ini malah pindah partai karena merasa tidak mendapat apresiasi. Pengamat Politik itu juga menambahkan Demokrat sudah banyak pengalaman ditinggal Kepala Daerah yang hanya memanfaatkan partai politik hanya sebagai kendaraan politik untuk maju sebagai peserta pilkada.

"Harus mengutamakan kader sendiri. Jangan menjadi partai yang gagal karena tidak mampu menciptakan kader yang siap memimpin dalam setiap tingkatannya," tutup Fernando. (*)

Baca Juga

Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #Pilkada Serentak
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Bagikan