Pidato Kapolri Viral, Din Syamsudin Mengaku Tito Sudah Klarifikasi
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin mengaku telah melakukan komunikasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait pidato yang menyudutkan sejumlah ormas islam.
Din menyebut, Kapolri sudah mengklarifikasi dan menyesalkan isi pidato tersebut.
"Secara pribadi sudah menelepon beliau klarifikasi dan menyesalkan," kata Din Syamsuddin saat ditemui awak media di Kantor MUI Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).
Disinggung soal sikap MUI terkait isi pidato Kapolri, Din mengatakan tidak membahas hal tersebut dalam rapat dewan pertimbangan MUI.
"Tidak dibahas karena kami mengetahui Kapolri Jenderal Tito sedang bertemu ormas dan pimpinan ormas di PBNU. Biar forum di sana yang membicarakan," ujar dia.
Sebelumnya, Pidato Tito dalam Silaturahmi dan dialog kebangsaan dengan jajaran Polri di Pondok Pesantren milik Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, An Nawawi Tanara di Serang, Banten, Februari 2017 dipersolkan ormas Islam lain. (Fdi)
Baca juga: Video Sambutan Kapolri Viral di Medsos, Ini Penjelasan MUI
Bagikan
Berita Terkait
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif