PGI Desak Komnas HAM Investigasi Kerusuhan Tolikara Secara Transparan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 18 Juli 2015
PGI Desak Komnas HAM Investigasi Kerusuhan Tolikara Secara Transparan

Pendeta Henriette Hutabarat Lebang Desak Komnas HAM investigasi kasus Tolikara secara obyektif dan transparan (Foto: pgi.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) meminta Komnas HAM agar mengirimkan tim untuk menginvestigasi peristiwa kekerasan yang terjadi di Tolikara Papua Jumat (17/7) lalu secara objektif dan transparan.

"Mengingat informasi yang masih simpang siur maka kami meminta agar Komnas HAM melakukan investigasi secara objektif dan transparan" ujar Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Pdt Dr Henriette T Hutabarat Lebang, Gedung PGI, Salemba Raya, Jakarta Pusart, Sabtu (18/7).

Selain itu, Pendeta Lebang juga meminta agar semua pihak menahan diri agar tidak terpancing oleh provokasi-provokasi yang dapat memperkeruh situasi dalam kasus Tolikora ini.

Ia menambahkan pemerintah harus bertindak cepat dalam menyeselaikan kasus Tolikara sehingga bisa memulihkan rasa keamanan bagi masyarakat Tolikora dan sekitarnya.

"Pemerintah harus usut tuntas kasus ini serta menindak pelaku dengan ketentuan hukum yang berlaku" sambungnya.

Sebelumnya PGI mengecam keras peristiwa pembakaran mushala yang terjafi di Tolikara disaat umat Muslim sedang menjalankan ibadah Salat Ied, PGI menyatakan peristiwa Tolikara tidak mencerminkan kerukunan umat beragama yang sedang dibangun di bumi Indonesia.(AB)

 

Baca Juga:

PGI Kecam Keras Kerusuhan Tolikara

Ketua GMKI Prihatin dengan Kerusuhan Tolikara

Kapolri: Kerusuhan Tolikara Dipicu Masalah Sepele

Kerusuhan Di Tolikara, 10 Orang Alami Luka Bakar

 

 

 

#Komnas HAM #Tolikara #Salat Ied #Aksi Massa Bubarkan Salat Ied #PGI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
Konflik Memanas di Timur Tengah, PGI Minta Semua Gereja Satu Suara Menolak Kekerasan
PGI menegaskan keberpihakan gereja tidak ditujukan kepada kepentingan politik negara mana pun.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Konflik Memanas di Timur Tengah, PGI Minta Semua Gereja Satu Suara Menolak Kekerasan
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Momentum Natal 2025, PGI dan KWI Soroti Manusia yang Cenderung Ikuti Keinginan Diri Ketimbang Kehendak Tuhan
Umat Kristen didorong terlibat secara aktif dalam menjadikan keluarga sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatan-Nya bagi umat manusia.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Momentum Natal 2025, PGI dan KWI Soroti Manusia yang Cenderung Ikuti Keinginan Diri Ketimbang Kehendak Tuhan
Bagikan