Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Petinggi PKS DKI Ini Mengaku Dibully Pencinta Anies

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 20 Agustus 2024
Petinggi PKS DKI Ini Mengaku Dibully Pencinta Anies

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli (MTZ) (PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku dibully masyarakat usai masuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

PKS menjadi salah satu partai yang ikut mendeklarasikan pasangan cagub dan cawagub, Ridwan Kamil (RK)-Suswono untuk berlaga di Pilgub Jakarta 2024 pada Senin (19/8) lalu.

Ada 12 partai politik di parlemen yang tergabung dalam KIM Plus antara lain Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, NasDem, dan PKS. Lalu, parpol non parlemen di KIM Plus seperti PSI, PKS, Perindo, Partai Garuda, Gelora, dan PPP.

Baca juga:

Ridwan Kamil Berjanji Lanjutkan Program Jokowi hingga Anies di Jakarta

"Saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan, kemudian bahkan bully dari grassroot yang memang masih mencintai Pak Anies," kata Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli (MTZ) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Meski demikian, MTZ mengklaim hubungan PKS dengan Anies masih baik-baik saja usai dukungannya berbelok ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Kita sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun, itu tidak ada masalah apa ya, masalah yang besar gitu ya. Karena kita tetap menjalan silaturahmi," ujar MTZ.

Baca juga:

Sikapi Putusan MK, Hasto Buka Peluang PDIP Usung Anies-Hendrar di Pilkada DKI

Dengan adanya putusan baru dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait partai politik yang tak memiliki kursi di DPRD bisa mencalonkan jagoannya sendiri di Pilkada, MTZ menduga PKS akan menggelar rapat untuk menentukan langkah politik selanjutnya.

"Mungkin akan rapat, pasti akan rapat lagi pimpinan-pimpinan kami dari PKS, baik di DPW maupun tentu saja yang penting di DPP. Kalau kemungkinan, harapan pasti masih ada, pasti bisa seperti itu," tutupnya. (Asp)

#PKS #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan