Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Praktisi Hukum Suparji Ahmad menilai, vonis bebas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bukan berati menghilangkan perkara-perkara dia yang lain. Terutama, mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaannya, Permai Group.
"Sebab, sampai sekarang perusahaannya kan masih ada yang beroperasi dan kasusnya juga tidak hanya di Jakarta," kata Suparji kepada wartawan yang dikutip, Kamis (18/6).
Baca Juga
KPK Sita Tas dan Sepatu Mewah Terkait Suap dan Gratifikasi Nurhadi
Dia juga menilai, pembebasan bersyarat ini harus diikuti dengan kewaspadan. Jangan sampai kebebasan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini malah dimanfaatkan oleh Nazaruddin untuk kembali melancarkan aksinya.
"Jangan sampai kemudian kebebasan ini memberikan keleluasaan bagi yang bersangkutan (Nazaruddin), untuk bermain proyek. Karena faktanya, yang sering main proyek kan dia karena punya perusahaan," ungkapnya.
Suparji menjelaskan, pemberian pembebasan bersyarat ini harusnya didasari oleh pertimbangan yang bersifat sosiologis. Termasuk, mengingat bagaimana saat Nazaruddin kabur dari kejaran KPK ke luar negeri.
"Artinya kan dia tidak kooperatif, ya. Kemudian, dia cenderung mencari kesalahan orang yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan hukum," tegasnya.
"Ada beberapa banyak orang yang diseret dia. Itu semua dalam perspektif tertentu dianggap bagus tapi kemudian bisa dibilang menjadi bagian balas dendam," imbuh dia.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly segera menganulir keputusan cuti menjelang bebas atas terpidana bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.
"Pemberian remisi kepada Nazaruddin ini semakin menguatkan indikasi bahwa Kemenkumham tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi dengan mengabaikan aspek penjeraan bagi pelaku kejahatan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan.
Baca Juga
Sebab, lanjut Kurnia, berdasarkan putusan dua perkara korupsi yang menjerat Nazaruddin, seharusnya terpidana ini baru dapat menghirup udara bebas pada 2024 atau setelah menjalani masa pemidanaan 13 tahun penjara.
"Dengan model pemberian semacam ini, maka ke depan pelaku kejahatan korupsi tidak akan pernah mendapatkan efek jera," kata dia.
Ia mengatakan keputusan Kemenkumham untuk memberikan remisi pada Nazaruddin seakan telah mengabaikan kerja keras penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi. (Knu)
