Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo meneladani sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang lebih tegas terhadap permintaan kuasa hukum Setya Novanto terkait prosedur pemeriksaan Ketua DPR itu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena jauh-jauh hari Pak JK bilang tak harus ada izin dari presiden dan alasannya saya kira sudah tepat bahwa Pak Setnov itu ketua DPR, dia (harusnya) menjadi contoh dari artinya menjadi contoh bagaimana pejabat publik itu menghormati hukum," ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Hotel Sari San Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).
Selain itu, Adnan juga meminta Jokowi tak menyikapi kasus yang menjerat Setnov dengan kacamata politik. Hal itu terkait ketidaktegasan sikap Jokowi dalam meredam polemik pemeriksaan Setnov di lembaga antirasuah.
"Jangan sampai kemudian sikap-sikap itu lebih banyak dilatarbelakangi oleh kalkulasi politik. Di mana ini bicara mengenai soal 2019, bicara mengenai bagaimana koalisi pemerintahannya," tandasnya.
Adnan mengakui bila nasib Jokowi memang sangat ditentukan oleh solidnya koalisi di pemerintahannya. Sebab, Golkar selaku partai yang dipimpim Setnov termasuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Meski demikian, terang Adnan, bukan berarti hal itu menjadikan Jokowi tak mampu bertindak tegas menengahi kisruh yang disebabkan oleh Setnov. Terlebih, dalam politik segala sesuatunya bersifat dinamis.
"Bisa jadi misalnya di 2019 awal atau ketika menjelang pencalonan presiden, Golkar memutuskan pindah (tak usung Jokowi), ya itu bisa saja. Artinya itu kan bukan sesuatu yang pasti juga," tukasnya.
Karenanya, menurut Adnan, bila Jokowi terlalu memikirkan kalkulasi politik, justru Jokowi akan terpenjara dengan sikapnya sendiri.
"Karena pada saat yang sama masyarakat memilih Presiden untuk mengambil sikap yang tegas," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Jokowi Diminta Tegas Sikapi Perseteruan KPK-Setnov
