Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyoroti
Perppu No 1 tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi COVID-19.
Menurut Sohibul, Perppu ini lebih banyak mengatur penanggulangan ancaman krisis ekonomi dibandingkan pencegahan dan penanganan Pandemic COVID-19 itu sendiri.
Baca Juga:
Ramai Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Wali Kota Solo: Kami Terima dengan Baik
Seharusnya, pemerintah memfokuskan kepada tindakan extraordinary untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis pandemic COVID-19.
"Fokus kepada penyebab utama (COVID-19), bukan akibatnya (ancaman krisis ekonomi)," kata Sohibul dalam keterangannya, Sabtu (4/4).
Ia menambahkan, terkait mekanisme penyelesaian krisis seharusnya pemerintah cukup menggunakan mekanisme yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo terkait UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Dengan mekanisme baru dalam Perppu No 1 Tahun 2020 ini, potensi terjadinya Skandal BLBI seperti kasus krisis 1998 berpeluang akan terulang lagi.
"Moral Hazard akan terbuka lebar dan cost of crisis yang akan ditanggung oleh negara akan sangat tinggi," terang Sohibul.
Ia melihat, Perppu ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan bagi masa depan bangsa (abuse of power) dan potensi penyalahgunaan penggunaan sumber daya keuangan yang luar biasa (abuse of money).
"Kami khawatir Bapak Presiden tidak menyadari hal ini. Kami khawatir para pembantu di lingkaran Bapak tidak memberikan informasi yang benar dan tepat sehingga Bapak menandatangani Perppu yang sangat membahayakan bagi kepemimpinan Bapak dan masa depan bangsa ini," jelas Sohibul.
Ia menyebut, jangan sampai sejarah mencatat sejarah kelam kepemimpinan Jokowi dengan Perppu ini mengingat ia sudah tidak memiliki kepentingan politik di pemilu mendatang.
"Untuk saat ini, sikap negarawan Bapak akan sangat dirindukan. Berikanlah warisan sejarah yang membanggakan bagi generasi setelah Bapak," terang Sohibul.
Ia menyebut, saat ini, hal yang paling utama dilakukan pemerintah adalah mendukung 100 persen kebutuhan para tenaga medis seperti penyediaan APD, penyediaan swab test yang mencukupi, penyediaan ventilator, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, fasilitas penginapan yang layak dan tentunya santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban.
Swab test harus dilakukan secara cepat dan masif. Dan ini harus menjadi prioritas utama Pemerintah memberikan dukungan agar bisa memitigasi penyebaran COVID-19.
"Pemerintah juga harus tegas dan berani tetapkan karantina wilayah untuk daerah-daerah yang sudah zona merah seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Tanpa ada kebijakan karantina wilayah akan sulit memitigasi penyebaran COVID-19," imbuh Sohibul.
Baca Juga:
Alumni UII Serahkan APD Penanganan COVID-19 ke Sejumlah Rumah Sakit
Ia juga menyoriti kebijakan pelarangan mudik Lebaran harus diterapkan dengan tegas. Kabinet harus satu suara terkait ini hingga tak terjadi outbreak kedua kalinya.
Jangan sampai episentrum COVID-19 menjadi semakin meluas karena para mudik dari pusat berpotensi menjadi agen yang menyebarkan COVID-19 di kampung halamannya.
"Ini yang sangat berbahaya," terang Sohibul.
Ia memint kelompok yang mendapat perhatian adalah para pekerja informal dan UMKM yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa. Sehingga bantuan keuangan dan bahan pokok harus tepat sasaran.
"Ini harus mendapat keberpihakan yang nyata. Harus ada insentif fiskal yang layak bagi mereka," tutup Sohibul. (Knu)
Baca Juga:
