Perppu Ormas Diperlukan Untuk Menciptakan Keadilan Sosial
Ketua Kaukus Pancasila DPR RI, Maman Imanulhaq. (Foto: MP/Mauritz)
MerahPutih - Eva Sundari, dari Kaukus Pancasila DPR RI menegaskan dukungan terhadap Pemerintah yang mengeluarkan Perppu Ormas.
"Pemerintah menunjukkan konsistensi dalam menjalankan program mainstreaming Pancasila dlm mendorong konsolidasi demokrasi setelah pembentukan UKP PIP," tegas Eva Sundari kepada merahputih.com, Minggu (16/7).
Kaukus Pancasila juga berharap DPR akan menyetujui Perppu Ormas di sidang yang akan datang. Selain menjawab situasi darurat radikalisme, UU ini juga diperlukan untuk membawa level demokrasi ke arah yang substantive yaitu kesejahteraan. Sofyan Tan, anggota Kaukus menegaskan, Politik identitas bangsa sdh selesai dengan 4 pilar. Sudah benar, ruang untuk manuver soal identitas ditutup oleh perppu ormas.
Tuduhan bahwa perppu akan menimbulkan sentralisme kekuasaan/otoriter tidak berdasar. Tiap putusan pemerintah atas pembubaran ormas bisa dibawa ke pengadilan TUN. Perppu juga akan melalui uji politik di DPR dan bisa diuji materialkan kelak di MK.
Kaukus Pancasila DPR RI menghargai diskusi pro dan kontra atas Perppu Ormas dengan berbagai argumen yang mencerdaskan masyarakat. Atas kekhawatiran masyarakat bahwa perppu Ormas akan mengancam kebebasan berserikat, Ketua Kaukus dari PKB Maman Imanulhaq, menyatakan itu tidak mendasar.
"Demokrasi Pancasila harus dibangun dalam sistem yang sesuai nilai-nilai dan karakter Pancasila yang merupakan norma dasar dan bintang panduan berdemokrasi sekaligus cita-cita masyarakat yang hendak kita wujudkan, " timpal Ketua Kaukus Pancasila DPR RI Maman Imanulhaq.
Berita ini dilaporkan oleh kontributor merahputih.com Mauritz yang berada di Cirebon dan sekitarnya. Baca berita terkait berikut ini: Warga Papua Jadi Korban Laka Lantas di Tol Purbaleunyi
Bagikan
Berita Terkait
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Bimbing Ormas Nakal ke Jalan Yang Benar
Kemendagri Perintahkan Kepala Daerah Tindak Tegas Ormas Pelanggar Aturan
Bukan Polisi, Ini Dia Pihak yang Berwenang Bubarkan Ormas Pengganggu
Polda Metro Jaya Buka Data Ormas yang Suka Bikin Masalah, bakal Segera Dibubarkan
Diperintah Tertibkan Ormas Premanisme oleh Kemendagri, Ini Yang Bakal Dilakukan Pramono
Belasan Anggota GRIB Jaya yang Kuasai Lahan BMKG Ditangkap, Diduga Sering Pungli hingga Jutaan Rupiah
GRIB Jaya Kuasai Lahan BMKG, Oknum Ormas Diduga Terima Setoran Rp 22 Juta dari Pedagang Hewan Kurban
Pansus Perparkiran DPRD DKI Undang Ormas dalam RDPU, Bahas Masalah Parkir di Jakarta
Gangguan Serius terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi, Aparat Penegak Hukum Harus Berani 'Sikat' Premanisme Berkedok Ormas