Perludem: Masyarakat Harus Merdeka dari Intimidasi Saat Memilih


Warga saat pencoblosan Pilgub DKI 2017 putara pertama di TPS 4 Gambir, Jakarta Pusat. (MP/Dery Ridwansah)
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai saat pencoblosan surat suara di TPS harus jadi perhatian penyelenggara pemilu dan aparat keamanan seiring potensi memanasnya situasi politik pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
"Ini yang harus kita perhatikan, tidak boleh ada tindakan intimidatif baik secara fisik maupun psikis kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya besok," kata Titi di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).
Seperti diketahui, massa 'Tamasya Al Maidah' akan menurunkan 1,3 juta orang ke 13.034 TPS untuk mengawal jalannya pemungutan suara. Setiap TPS akan diawasi 100.000 orang.
"Besok pemilih harus memilih dengan merdeka. Merdeka artinya apa, terbebas dari semua ancaman, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa pengaruh yang dipaksakan dan mereka memilih dengan memahami apa proses yang sedang berlangsung serta mendapatkan informasi yang benar," pungkasnya.
Titi mengapresiasi langkah penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum yang telah mengeluarkan surat maklumat tentang pelarangan melakukan mobilisasi massa pada pelaksanaan pemungutan suara ke TPS-TPS. Menurutnya surat maklumat itu adalah salah satu cara untuk memastikan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta putaran kedua jauh dari intimidasi ataupun paksaan. (Pon)
Baca juga berita lain terkait pilkada di: SBB BMI Gelar Persiapan 3.000 Pasukan Pengawal Pilgub DKI
Bagikan
Berita Terkait
Kata Ketua Komisi II DPR soal JR Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu

Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik

Pimpinan DPR Segera Kaji Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029, Tak Ada Lagi Coblos 5 Lembar Surat Suara

Perludem Beberkan Modus Mobilisasi Aparatur Negara di Pilkada 2024

Perludem Nilai Pemilih Muda Beri Pengaruh Unik dalam Strategi Kampanye Paslon

Perludem Temukan 3.000-an Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Bawaslu Harus Pastikan Dana Kampanye Pilkada Transparan

PWNU Jakarta Sebut RK, Anies, Pras PDIP, hingga Kaesang Layak Jadi DKI 1
