Perludem Beberkan Modus Mobilisasi Aparatur Negara di Pilkada 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 06 Desember 2024
Perludem Beberkan Modus Mobilisasi Aparatur Negara di Pilkada 2024

Ilustrasi (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan adanya kecenderungan mobilisasi aparatur negara secara signifikan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

"Kecenderungan mobilisasi aparatur negara terlihat cukup banyak di Sumut dan di Jawa Tengah," ucap peneliti Perludem, Ajid Fuad Muzaki, Jumat (6/12).

Modus yang digunakan dalam memobilisasi aparatur negara pun beragam, seperti pertemuan terbatas para kepala desa dengan modus rapat, hingga sejumlah aparatur desa yang memberi dukungan secara langsung kepada salah satu pasangan calon.

Baca juga:

Perludem Nilai Pemilih Muda Beri Pengaruh Unik dalam Strategi Kampanye Paslon

"Di Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), ini cukup viral, ya, sempat viral, ada sejumlah aparatur desa memberi dukungan secara langsung kepada salah satu paslon," ucap Ajid.

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi aparatur negara di Sumatera Utara masih cukup signifikan terjadi pada Pilkada 2024.

Sementara itu, tutur Ajid melanjutkan, pada pilkada di Jawa Tengah juga terdapat pola yang sama dengan Sumatera Utara.

"Hasil dari temuan wawancara, terdapat dugaan kepala desa dan perangkat desa, serta pegawai instansi pemerintah untuk memenangkan salah satu paslonnya," ujar Ajid.

Oleh karena itu, baik di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, terdapat pola mobilisasi aparatur negara yang hampir sama dalam rangka mengarahkan pemilih untuk memenangkan salah satu paslon.

Baca juga:

Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Digelar 27 Agustus 2025

Di sisi lain, untuk wilayah Jakarta, Ajid mengatakan masih diperlukan pendalaman yang lebih banyak. "Mungkin karena di Jakarta pengawasannya lebih ketat dan masyarakatnya lebih terbuka," ucap Ajid.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan hasil pemantauan masa kampanye, hari tenang, pemungutan, dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Perludem di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah.

Perludem menilai ketiga provinsi tersebut sebagai hot spot atau titik panas Pilkada 2024. Hal tersebut merujuk pada persaingan politisi-politisi besar di pemilihan gubernur Jakarta, ‘perang bintang’ di pemilihan gubernur Jawa Tengah, hingga pencalonan Bobby Nasution, yang merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), di pemilihan gubernur Sumatera Utara.

#Perludem #Pilkada 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
Kata Ketua Komisi II DPR soal JR Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu
Putusan pemisahan Pemilu MK masih dapat diubah melalui Judicial Review (JR).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 Juli 2025
Kata Ketua Komisi II DPR soal JR Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Pimpinan DPR Segera Kaji Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
DPR RI masih harus melakukan kajian yang komprehensif terhadap putusan MK tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
Pimpinan DPR Segera Kaji Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029, Tak Ada Lagi Coblos 5 Lembar Surat Suara
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'Pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku di 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029, Tak Ada Lagi Coblos 5 Lembar Surat Suara
Indonesia
24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
PSU dan Pilkada ulang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
 24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
Indonesia
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
PSU berulang memakan biaya dan membuat daerah lama tanpa pemimpin.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Indonesia
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
PSU dilakukan karena Mahkamah Konstitusi menilai kemenangan Ratu Zakiyah lantaran sang suami, yaitu Menteri Desa Yandri Susanto terbukti membantu kemenangannya sebagai calon Bupati Serang di pilkada 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
Bagikan