Kapolri Perintahkan Kapolda Jawa dan Sumatera Cegah Mobilisasi Massa
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (MP/Rizki Fitrianto)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah meminta Kapolda di Jawa dan Sumatera mengeluarkan maklumat untuk melarang mobilisasi massa jelang Pilgub DKI Jakarta. Maklumat dikeluarkan atas dasar diskresi yang dimiliki kepolisian.
"Kalau memang itu ditujukan untuk kepentingan politik DKI Jakarta, maka kita melakukan larangan. Apalagi sampai ke TPS berbondong-bondong. Maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang disebut diskresi kepolisian, yaitu kewenangan melekat kepada seluruh anggota kepolisian, seluruhnya untuk dapat menilai dan mengambil tindakan untuk kepentingan publik," kata Kapolri di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4).
Diskresi dikeluarkan lantaran tetap dilaksanakannya kegiatan Tamasya Al Maidah. "Ini kita lakukan dalam rangka menjamin, ketentraman umum," kata Tito.
Sementara, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo juga mendukung kebijakan diskresi yang dikeluarkan kepolisian. TNI siap membantu Polri melakukan pengamanan dari hal-hal berbau intimidatif.
"Hak pilih masyarakat Jakarta itu sesuai dengan konstitusi. Dan Presiden menyampaikan bahwa semua hak pilih, semua masyarakat yang akan melaksanakan Pilkada, sesuai dengan haknya untuk mencoblos, harus dalam kondisi damai, tenang, dan tanpa tekanan," tandas Gatot. (Ayp)
Baca berita terkait Tamasya Al Maidah lainnya di: Pelarangan Tamasya Al Maidah Bentuk Abuse Of Power
Bagikan
Berita Terkait
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden