Luhung Sapto
MerahPutih.com - Setelah melalui proses panjang dan perdebatan yang alot akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU Pemilu. Meskipun, diwarnai aksi 'walk out' dari empat fraksi.
Rapat Paripurna yang membahas RUU Pemilu dimulai sejak Kamis (20/7) pagi hingga Jumat (21/7) dini hari. Jalannya rapat sempat terhenti akibat skorsing hingga kemudian dicabut oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat sekitar pukul 22.30 WIB.
Dikatakan Fadli, selama skorsing dilakukan lobi-lobi antar perwakilan fraksi, yang menghasilkan keputusan pengerucutan dari lima paket menjadi dua. Yakni, hanya paket A dan B.
Adapun paket A berisi, ambang batas pencalonan presiden 20 - 25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan konversi suara menggunakan saint lague murni.
Sedangkan paket B, ambang batas pencalonan presiden nol persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan konversi suara menggunakan kuota hare.
Pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. "Setelah melalui mekanisme, apakah pengambilan keputusan dilakukan malam ini? Tanya Fadli. "Setuju," jawab sebagian anggota.
Setelah perwakilan fraksi melakukan voting, paket A dipilih secara aklamasi.
"Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 yang pro opsi A 322. Dan opsi B 217 karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita putuskan kita setuju. Apakah setuju?," kata Ketua DPR Setya Novanto dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari.
Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Paripurna DPR menyatakan setuju lalu Novanto mengetuk palu tanda disetujui.
Sementara empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu presidential threshold 0 persen, melakukan aksi 'walk out'. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). (*)
