Andika Pratama
MerahPutih.com - Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota menuai protes.
Salah satu pihak yang memprotes kebijakan itu adalah pengemudi ojek online. Menurut mereka, penerapan ERP dinilai sebagai aturan yang tidak pro rakyat dan sangat merugikan pengendara.
Baca Juga
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan para pengemudi ojol tetap bersikukuh menolak wacana penerapan jalan berbayar.
"Teman-teman ojol masih tidak setuju dengan ERP," kata Syafrin di Jakarta, Rabu (16/3).
Sejauh ini, lanjut Syafrin, pihaknya masih melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan pihak yang berkompeten di bidang sistem jalan berbayar elektronik.
"ERP masih kami upayakan untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sosial ekonomi (masyarakat)," papar Syafrin.
Baca Juga
Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan
Lebih jauh, lanjut Syafrin, Dishub DKI masih melakukan penyempurnaan baik operasional maupun teknis penerapan ERP tersebut.
"Kita masih akan berusaha melakukan penyempurnaan terhadap rencana regulasi yang akan dibuat," tutupnya.
Diketahui, komunitas ojek online (Ojol) baik sepeda motor dan mobil telah 2 kali menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta.
Aksi pertama dilakukan elemen Ojol di depan gedung DPRD DKI Jakarta dan keduanya digelar di halaman Balai Kota DKI yang merupakan kantor Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono. (Asp)
Baca Juga
![[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam](https://img.merahputih.com/media/41/84/f3/4184f3e04037cd78f7451f747b747a61_182x135.png)
