Pengamat Sebut Kecil Peluang Golkar Gabung Koalisi Perubahaan dan Persatuan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Maret 2023
Pengamat Sebut Kecil Peluang Golkar Gabung Koalisi Perubahaan dan Persatuan

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (ketiga kiri) bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan), Ketua Umum Partai Demokrat Agus

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai kecil peluang Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Saya meyakini bahwa Airlangga Hartarto sepertinya sampai saat ini, entah ke depan, terus berupaya untuk mendapatkan tiket calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bukan dari yang lainnya," kata Adi di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Elite Golkar Akui JK Sarankan KIB Gabung Koalisi Perubahan Persatuan

Hal itu disampaikan Adi menanggapi kehadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka puasa bersama di NasDem NasDem Tower, di Jakarta, Sabtu (25/3).

Direktur Eksekutif Prameter Politik Indonesia itu menilai kecil kemungkinan Golkar gabung dalam KPP karena Airlangga sedang berupaya membesarkan KIB dan berusaha menjadi capres.

“Sulit membayangkan apabila Airlangga bergabung dengan Koalisi Perubahan (KPP). Karena bagi Golkar, Airlangga itu capres, bukan calon wakil presiden (cawapres)," ujarnya.

Menurut Adi, kehadiran Airlangga dalam buka puasa bersama tersebut hanya agenda biasa antarelit partai politik karena Ketum Golkar dengan Ketum DPP NasDem Surya Paloh adalah kawan baik.

“Saya kira itu buka puasa bersama biasa. Hal yang menjadi ramai karena Airlangga yang di KIB hadir ke buka bersama NasDem sehingga dikait-kaitkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024," ujarnya.

Dia mengatakan kedatangan Airlangga dalam agenda yang dilaksanakan di NasDem Tower, Jakarta Pusat itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan keinginan koalisi.

Baca Juga:

Golkar dan PBB Buka Peluang Koalisi di Pemilu 2024

Selain itu menurut dia, kehadiran Airlangga tersebut merupakan kunjungan balasan karena beberapa waktu lalu, Surya Paloh datang ke Kantor DPP Partai Golkar.

Namun Adi menilai tidak tertutup kemungkinan bagi Partai Golkar bergabung dengan KPP di masa depan menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka puasa bersama yang digelar DPP Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Dalam agenda buka bersama itu turut hadir Wakil Ketum PPP Rusli Effendi, Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

Partai Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara itu, NasDem merupakan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (*)

Baca Juga:

Yusril Ihza Mahendra Temui Airlangga Hartarto di Markas Golkar

#Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024 #Pengamat Politik #Partai Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan