Pemilu 2019

Pengamat Nilai Pilihan Golput Tepat Hanya Pada Masa Rezim Soeharto

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 05 April 2019
 Pengamat Nilai Pilihan Golput Tepat Hanya Pada Masa Rezim Soeharto

Pengamat Politik UI Ari Junaedi (Foto: youtube/net-tv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kontroversi golongan putih (Golput) atau pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya masih terus berlanjut. Gerakan golput dinilai menjadi ancaman serius dalam Pemilu 2019.

Lantas, apakah golput itu pilihan politik yang tepat atau sekadar ungkapan keputusasaan terhadap sistem politik di Tanah Air?

Pengamat politik Ari Junaedi menilai gerakan golput sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Sebab, menurut dia, golput hanyalah sikap yang tidak bertanggung jawab dan irasional.

Ilustrasi soal Golput
Ilustrasi golput. Foto: net

Lebih lanjut, Ari menegaskan pilihan golput hanya bisa berlaku pada masa rezim Soeharto dimana pilihan politik didikte sedemikian sehingga perlu dilawan dengan cara tidak memilih.

"Andai mereka pernah mengalami kekejaman dan kooptasi Soeharto yang luar biasa tidak beradab, maka cara golput adalah tepat," kara Ari Junaedi kepada merahputih.com di Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut pengajar Universitas Indonesia ini, golput di zaman Orde Baru baru bisa disebut benar dan terpuji karena pemenang pemilu sudah ditentukan Cendana sebelum pemilu berlangsung dan presidennya pasti Soeharto.

BACA JUGA: Pelaku Golput Tidak Mudah Ditindak

BPN Temukan Jejak Digital Megawati Pernah Serukan Golput

Kaum Milenial Diminta Jangan Golput

"Nah di era sekarang sungguh sangat naif dan tidak relevan ketika ada dua alternatif. Pilih saja yang terbukti kerja atau yang terbukti "omdo". Jika mereka kecewa dengan kinerja parpol yang wakilnya di parlemen tidak kapabel toh kan bisa memilih partai lain. Bukan berarti harus "puasa" mencoblos," beber Ari Junaedi.

Ari menganggap, pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal kecaman golput, sebaiknya dicerna dengan jernih sebagai bentuk tanggungjawab seorang tokoh bangsa yang selalu optimis melihat NKRI tegak berdiri.(Knu)

#Golput Pilpres #Pengamat Politik #Pemilu 2019 #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Bagikan