Pemilu 2019

Pengamat Nilai Pilihan Golput Tepat Hanya Pada Masa Rezim Soeharto

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 05 April 2019
 Pengamat Nilai Pilihan Golput Tepat Hanya Pada Masa Rezim Soeharto

Pengamat Politik UI Ari Junaedi (Foto: youtube/net-tv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kontroversi golongan putih (Golput) atau pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya masih terus berlanjut. Gerakan golput dinilai menjadi ancaman serius dalam Pemilu 2019.

Lantas, apakah golput itu pilihan politik yang tepat atau sekadar ungkapan keputusasaan terhadap sistem politik di Tanah Air?

Pengamat politik Ari Junaedi menilai gerakan golput sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Sebab, menurut dia, golput hanyalah sikap yang tidak bertanggung jawab dan irasional.

Ilustrasi soal Golput
Ilustrasi golput. Foto: net

Lebih lanjut, Ari menegaskan pilihan golput hanya bisa berlaku pada masa rezim Soeharto dimana pilihan politik didikte sedemikian sehingga perlu dilawan dengan cara tidak memilih.

"Andai mereka pernah mengalami kekejaman dan kooptasi Soeharto yang luar biasa tidak beradab, maka cara golput adalah tepat," kara Ari Junaedi kepada merahputih.com di Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut pengajar Universitas Indonesia ini, golput di zaman Orde Baru baru bisa disebut benar dan terpuji karena pemenang pemilu sudah ditentukan Cendana sebelum pemilu berlangsung dan presidennya pasti Soeharto.

BACA JUGA: Pelaku Golput Tidak Mudah Ditindak

BPN Temukan Jejak Digital Megawati Pernah Serukan Golput

Kaum Milenial Diminta Jangan Golput

"Nah di era sekarang sungguh sangat naif dan tidak relevan ketika ada dua alternatif. Pilih saja yang terbukti kerja atau yang terbukti "omdo". Jika mereka kecewa dengan kinerja parpol yang wakilnya di parlemen tidak kapabel toh kan bisa memilih partai lain. Bukan berarti harus "puasa" mencoblos," beber Ari Junaedi.

Ari menganggap, pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal kecaman golput, sebaiknya dicerna dengan jernih sebagai bentuk tanggungjawab seorang tokoh bangsa yang selalu optimis melihat NKRI tegak berdiri.(Knu)

#Golput Pilpres #Pengamat Politik #Pemilu 2019 #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Indonesia
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Gus Miftah berpotensi masuk daftar reshuffle kabinet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Bagikan