Kaum Milenial Diminta Jangan Golput

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Maret 2019
Kaum Milenial Diminta Jangan Golput

Ilustrasi golput. Foto: net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 semakin dekat. Potensi golongan putih alias golput diprediksi tinggi karena kurangnya pemahaman pemilih terhadap para calon anggota dewan dan presiden.

Politisi NasDem, Maphilinda Syahrial Oesman, meminta masyarakat khususnya kaum milenial untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Politisi NasDem, Maphilinda Syahrial Oesman

Menurut istri mantan Gubernur Sumsel ini, suara anak muda cukup tinggi pengaruhnya bagi kelangsungan bangsa dan negara ke depan.

"Nah, ketika mereka diam atau tidak punya andil dalam memilih pemimpin bangsa, itu tidak akan punya pengaruh apapun dalam hidup mereka. Bisa jadi mereka terbawa arus kepemimpinan yang bahkan mereka tak ingin dan malah menyebabkan mimpi mereka pun ikut berubah," kata Maphilinda dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (28/3)

Dirinya pun memiliki saran kepada para anak-anak muda yang belum memiliki pilihan agar selalu memperbaharui informasi terkait Pilpres, Pileg, serta mengikuti setiap agenda debat kandidat yang ditayangkan di media massa.

Logo Pemilu 2019

Angka golput diperkirakan bertambah pada Pemilu 2019. Tren golput memang meningkat setiap pesta demokrasi digelar. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu tercatat sebanyak 190.291.110 juta orang. Lalu, mereka yang tidak memilih mencapai 56.732.857 suara atau 29,8 persen. Padahal, pada 2014 angka golput masih pada kisaran 27,7 persen. (*)

#Milenial #Pemilu #Pemilu 2019 #Pileg #Partai Nasdem
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan