Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, buka suara menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait Golput atau tak menggunakan hak pilih dalam pemilu.
Saar kampanye rapat umum bertema 'Merahkan Soloraya' di GOR Pandawa, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (31/3), Megawati menyebut orang yang memilih Golput tak boleh menjadi warga negara Indonesia.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengungkapkan Megawati pernah menyerukan golput pada Pelmilu 1997.
"Berdasarkan jejak digital, Megawati juga pernah menyerukan dan mendeklarasikan dirinya golput dalam Pemilu 1997. Menjadi aneh apabila sekarang ini justru menanggapi golput dianggap tidak mempunyai harga diri dan berkomentar jangan menjadi warga negara Indonesia," kata Suhendra kepada MerahPutih.com, Senin (4/1).
Suhendra menyebut fenomena golput kerap terjadi dalam setiap pemilu di Indonesia dengan kisaran angka 20-30 persen. Angka itu, menurut dia, akan semakin besar jika Pilkada, Pileg dan Pilpres tidak berjalan demokratis dan mengecewakan.
"Artinya jika mereka kecewa dengan pemerintahan hasil dari pemilu, salah satu cara mengoreksinya adalah dengan cara mengevaluasi kembali hak politik mereka dalam pemilu," ungkap dia.
Apalagi, kata Suhendra, sikap golput juga dijamin oleh konstitusi, merujuk pada pasal 28 UUD dan pasal 23 UU Tentang HAM.
Pasal 23 UU HAM tersebut berbunyi ; “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."
"Dalam pasal tersebut sangat jelas menghargai hak-hak politik seorang warga negara untuk memilih dan menggunakan keyakinan politiknya," imbuh Suhendra.
Menurut Suhendra yang juga anggota Tim Pakar BPN Prabowo Sandi ini, hak dan keyakinan politik itu yang harus dihargai oleh negara terhadap warga negaranya. "Jadi sangat tidak tepat jika ada pihak-pihak dari kubu petahana yang ingin memberlakukan UU tertentu untuk mengancam hak politik seseorang warga negara, termasuk juga Golput," pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menilai orang yang memilih Golput sebagai pengecut saat meminta semua warga negera Indonesia agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April mendatang. Bahkan, mereka yang memilih Golput itu dianggap tidak layak menjadi WNI.
"Golput itu tindakan seorang pengecut yang tidak punya pendirian dan harga diri. Jangan jadi WNI kalau pilihannya golput," kata Megawati, saat berorasi dihadapan 11.200 kader PDIP Soloraya dalam kampanye rapat umum bertema 'Merahkan Soloraya' di GOR Pandawa, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (31/3)
Presiden RI ke-5 ini meminta pada kader PDIP untuk bejuang mengajak emak-enak, anak, dan keluarga datang ke TPS. Sebagai warga negara Indonesia yang telah mendapatkan haknya seharusnya mengunakan hak pilihnya.
"Kalau kader PDIP jelas sudah punya pilihan. Ini tugas kita bersama menjaga demokrasi jangan sampai dirusak golput," tutup ketum partai pengusung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin itu. (Pon)
