Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, maraknya penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah menimbulkan kesan adanya benturan antara pendukung pasangan calon di Pilpres 2019.
Sebab, secara konstitusi aspirasi ganti presiden yang didengungkan gerakan #2019GantiPresiden tidak sama sekali bertentangan dengan UU yang mengatur setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat.
"Saya menyebutnya aspirasi, Yang jelas dalam negara demokrasi semua aspirasi harus diakomodir oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian," kata dia saat dimintai keterangan, Rabu (29/8).
Menurutnya, yang menjadi masalah itu ketika gerakan ini melakukan politik fitnah, Hoaks, menyebar kebencian, dan melakukan aksi anarkis.
"Selama itu tidak terjadi, sah-sah saja. Jangan sampai terkesan kelompok tagar dibenturkan dengan yang lain sehingga terjadi penolakan, ini berbahaya," ujarnya.
Untuk itu, dia berpendapat seharusnya pemerintah membuka ruang persaingan sehat bagi setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasi, jika negara betul-betul menganut demokrasi.
"Tidak boleh itu makar. Itu haram tidak boleh. Makar ini kan muncul dari pengamat. Bukan dari Istana. Makanya tidak boleh seenaknya menyebut makar, harus ada buktinya," kata Ujang.
Sehubungan maraknya aksi penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden, Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini berpendapat polisi harus profesional.
"Jangan acaranya belum ada kok sudah dilarang. Sebaiknya diberikan ruang sambil polisi berjaga-jaga," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah deklarasi gerakan #2019GantiGresiden yang sedianya akan digelar di beberapa daerah mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.
Teranyar, deklarasi tagar yang digelar di Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh karena digeruduk kelompok massa anti tagar.(Fdi)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Hasil Survei, DPR Kini Dianggap Lebih Terbuka
