Headline

Hasil Survei, DPR Kini Dianggap Lebih Terbuka

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 29 Agustus 2018
Hasil Survei, DPR Kini Dianggap Lebih Terbuka

Ketua DPR Bamsoet tertawa mendengar kritik para comic dalam lomba Stand Up Comedy kritik DPR (Foto: Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sekarang citranya dinilai mulai lebih terbuka dibandingkan era sebelumnya. Berdasarkan hasil survei Asumsi.co dan Charta Politika masyarakat menilai DPR juga kinerja kian membaik.

Responden yang menilai DPR lebih terbuka mencapai 38,8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan responden yang menilai DPR tertutup sebesar 16,4 persen.

Sedangkan responden yang menilai sama saja dibandingkan sebelumnya 25,3 persen dan 19,5 persen tidak menjawab ataupun tidak tahu, demikian disampaikan Peneliti Charta Politika Muslimin Tanja saat rilis survei tersebut di Jakarta.

Survei dengan 800 responden yang tersebar di delapan kota besar (Medan, Jakarta, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan Surabaya, dilaksanakan dengan metode survei melalui telpon dan dilaksanakan 23-26 Agustus 2018.

Muslim juga menyampaikan fungsi DPR sebagai pengawasan terhadap pemerintahan 44,8 persen responden menilai telah dilaksanakan dengan baik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Twitter @DPR_RI)

"Angka ini lebih tinggi dibandingkan fungsi pembuatan undang undang/legislasi (20,3 persen), maupun fungsi anggaran/budgeting (17,4 persen), "kata Muslim Tanja di Jakarta, Selasa (28/8).

Meskipun fungsi DPR yang paling diingat responden adalah legislasi 52,5 persen diikuti fungsi anggaran 20,8 persen dan fungsi pengawasan 17,5 persen.

Sementara itu, kinerja DPR juga dinilai lebih baik dibandingkan MPR dan DPD. Responden menilai kinerja DPR baik sebanyak 34,8 persen, sementara DPD 11,3 persen dan MPR 14,8 persen, sisanya 41,1 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Muslim menyampaikan, meskipun ada perbaikan persepsi publik terhadap keterbukaan dan kinerja DPR, namun masih banyak sekali pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh DPR.

DPR perlu terus membuka diri dan semakin transparan. Begitu pula dengan upaya untuk memperbaiki kinerja dan menyosialisasikan berbagai kerja yang telah dilakukan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi survei tersebut. Survei tersebut menunjukan adanya perbaikan kinerja parlemen.

"Ibarat main bola, menang-kalah itu karena tim," kata Bambang Soesatyo yang dilantik menjadi Ketua DPR pada 15 Januari 2018 tersebut.

Bamsoet sebagaimana dilansir Antara mengatakan, DPR terus berupaya membuka diri seperti dengan meluncurkan aplikasi "DPR Now" yang dapat diinstal di Appstore maupun Google beberapa waktu lalu. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai informasi di DPR termasuk sidang yang dinyatakan terbuka.

Menurut Pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang, adanya trend yang semakin baik bisa karena ketua DPR semakin terbuka dan memberikan jawaban berbagai pertanyaan publik dan ada upaya secara personal dan institusional semakin membuka diri.

Di era digital saat ini, transparansi semakin mudah dilaksanakan seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dukung Kenaikan Gaji Pokok PNS, Fraksi PAN: Jangan Sampai Tambah Defisit APBN

#Hasil Survei #DPR RI #Bambang Soesatyo #Formappi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 10 menit lalu
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Bagikan