Headline

Hasil Survei, DPR Kini Dianggap Lebih Terbuka

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 29 Agustus 2018
Hasil Survei, DPR Kini Dianggap Lebih Terbuka

Ketua DPR Bamsoet tertawa mendengar kritik para comic dalam lomba Stand Up Comedy kritik DPR (Foto: Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sekarang citranya dinilai mulai lebih terbuka dibandingkan era sebelumnya. Berdasarkan hasil survei Asumsi.co dan Charta Politika masyarakat menilai DPR juga kinerja kian membaik.

Responden yang menilai DPR lebih terbuka mencapai 38,8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan responden yang menilai DPR tertutup sebesar 16,4 persen.

Sedangkan responden yang menilai sama saja dibandingkan sebelumnya 25,3 persen dan 19,5 persen tidak menjawab ataupun tidak tahu, demikian disampaikan Peneliti Charta Politika Muslimin Tanja saat rilis survei tersebut di Jakarta.

Survei dengan 800 responden yang tersebar di delapan kota besar (Medan, Jakarta, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan Surabaya, dilaksanakan dengan metode survei melalui telpon dan dilaksanakan 23-26 Agustus 2018.

Muslim juga menyampaikan fungsi DPR sebagai pengawasan terhadap pemerintahan 44,8 persen responden menilai telah dilaksanakan dengan baik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Twitter @DPR_RI)

"Angka ini lebih tinggi dibandingkan fungsi pembuatan undang undang/legislasi (20,3 persen), maupun fungsi anggaran/budgeting (17,4 persen), "kata Muslim Tanja di Jakarta, Selasa (28/8).

Meskipun fungsi DPR yang paling diingat responden adalah legislasi 52,5 persen diikuti fungsi anggaran 20,8 persen dan fungsi pengawasan 17,5 persen.

Sementara itu, kinerja DPR juga dinilai lebih baik dibandingkan MPR dan DPD. Responden menilai kinerja DPR baik sebanyak 34,8 persen, sementara DPD 11,3 persen dan MPR 14,8 persen, sisanya 41,1 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

Muslim menyampaikan, meskipun ada perbaikan persepsi publik terhadap keterbukaan dan kinerja DPR, namun masih banyak sekali pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh DPR.

DPR perlu terus membuka diri dan semakin transparan. Begitu pula dengan upaya untuk memperbaiki kinerja dan menyosialisasikan berbagai kerja yang telah dilakukan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi survei tersebut. Survei tersebut menunjukan adanya perbaikan kinerja parlemen.

"Ibarat main bola, menang-kalah itu karena tim," kata Bambang Soesatyo yang dilantik menjadi Ketua DPR pada 15 Januari 2018 tersebut.

Bamsoet sebagaimana dilansir Antara mengatakan, DPR terus berupaya membuka diri seperti dengan meluncurkan aplikasi "DPR Now" yang dapat diinstal di Appstore maupun Google beberapa waktu lalu. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai informasi di DPR termasuk sidang yang dinyatakan terbuka.

Menurut Pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang, adanya trend yang semakin baik bisa karena ketua DPR semakin terbuka dan memberikan jawaban berbagai pertanyaan publik dan ada upaya secara personal dan institusional semakin membuka diri.

Di era digital saat ini, transparansi semakin mudah dilaksanakan seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, katanya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dukung Kenaikan Gaji Pokok PNS, Fraksi PAN: Jangan Sampai Tambah Defisit APBN

#Hasil Survei #DPR RI #Bambang Soesatyo #Formappi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Bagikan