Headline

Dukung Kenaikan Gaji Pokok PNS, Fraksi PAN: Jangan Sampai Tambah Defisit APBN

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Agustus 2018
 Dukung Kenaikan Gaji Pokok PNS, Fraksi PAN: Jangan Sampai Tambah Defisit APBN

Ahmad Yohan juru bicara F-PAN di DPR (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah berencana akan menaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan sebesar lima persen. Menurut Fraksi PAN (F-PAN) DPR, rencana tersebut merupakan langkah baik untuk meningkatkan kinerja tapi jangan sampai menambah defisit APBN.

Pandangan tersebut disampaikan juru bicara F-PAN DPR RI Ahmad Yohan pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2019 beserta nota keuangan.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

"Rencana menaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan harus sejalan dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan jangan sampai menambah defisit APBN," kata Ahmad Yohan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (28/8).

Menurut Ahmad Yohan sebagaimana dilansir Antara, Fraksi PAN berharap RAPBN 2019 benar-benar menjadi instrumen fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan ekonomi berkeadilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh putra bangsa.

Dalam pandangannya, F-PAN memberikan catatan atas defisit anggaran pada RAPBN 2019 sebesar Rp297,163 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu turun jika dibandingkan dengan RAPBN 2018 dengan defisit berada pada kisaran 2,12 persen.

Politikus PAN Ahmad Yohan
Politisi PAN Ahmad Yohan (Foto: Ist)

"Penurunan defisit ini, di satu sisi menunjukkan Pemerintah telah melakukan kebijakan fiskal secara lebih berhati-hati dan bertanggung jawab, tapi di sisi lain menunjukkan penyusunan RAPBN 2019 masih belum berimbang," katanya lagi.

Menurut Yohan, F-PAN meminta Pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan target penerimaan sekaligus berhati-hati dalam menyusun belanja negara.

"Pemerintah juga harus berhati-hati mengelola utang negara guna menekan defisit APBN 2109. Rasio utang tidak boleh melebihi 30 persen dari produk domestik bruto," katanya pula.

Pada RAPBN 2019, Pemerintah mengusulkan indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2019 menjadi 71,98, lebih tinggi dari pada target IPM tahun 2018 yakni 71,50.

"Pemerintah harus lebih serius dan meningkatkan pembangunan IPM melalui berbagai program yang terarah dan tepat sasaran, seperti menguatkan program keluarga harapan, program subsidi energi dan non-energi serta program Jaminan Kesehatan Nasional yang tepat sasaran.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berminat Nonton Penutupan Asian Games? Silakan Pesan Tiketnya di Sini

#Gaji #PAN #PNS
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Asik Gaji ke-13 Pensiunan Cair, Ada 3,25 Juta Penerima
total pembayaran juga mengalami kenaikan sekitar Rp 400 miliar dengan nilai penyaluran, yang sebelumnya sebesar Rp 10,43 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 10,83 triliun pada tahun 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Asik Gaji ke-13 Pensiunan Cair, Ada 3,25 Juta Penerima
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Bagikan