Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintah berencana akan menaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan sebesar lima persen. Menurut Fraksi PAN (F-PAN) DPR, rencana tersebut merupakan langkah baik untuk meningkatkan kinerja tapi jangan sampai menambah defisit APBN.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara F-PAN DPR RI Ahmad Yohan pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2019 beserta nota keuangan.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
"Rencana menaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan harus sejalan dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan jangan sampai menambah defisit APBN," kata Ahmad Yohan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (28/8).
Menurut Ahmad Yohan sebagaimana dilansir Antara, Fraksi PAN berharap RAPBN 2019 benar-benar menjadi instrumen fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan ekonomi berkeadilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh putra bangsa.
Dalam pandangannya, F-PAN memberikan catatan atas defisit anggaran pada RAPBN 2019 sebesar Rp297,163 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka itu turun jika dibandingkan dengan RAPBN 2018 dengan defisit berada pada kisaran 2,12 persen.
"Penurunan defisit ini, di satu sisi menunjukkan Pemerintah telah melakukan kebijakan fiskal secara lebih berhati-hati dan bertanggung jawab, tapi di sisi lain menunjukkan penyusunan RAPBN 2019 masih belum berimbang," katanya lagi.
Menurut Yohan, F-PAN meminta Pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan target penerimaan sekaligus berhati-hati dalam menyusun belanja negara.
"Pemerintah juga harus berhati-hati mengelola utang negara guna menekan defisit APBN 2109. Rasio utang tidak boleh melebihi 30 persen dari produk domestik bruto," katanya pula.
Pada RAPBN 2019, Pemerintah mengusulkan indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2019 menjadi 71,98, lebih tinggi dari pada target IPM tahun 2018 yakni 71,50.
"Pemerintah harus lebih serius dan meningkatkan pembangunan IPM melalui berbagai program yang terarah dan tepat sasaran, seperti menguatkan program keluarga harapan, program subsidi energi dan non-energi serta program Jaminan Kesehatan Nasional yang tepat sasaran.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berminat Nonton Penutupan Asian Games? Silakan Pesan Tiketnya di Sini
