Pemilu 2019

Pengamat Anggap Manuver Andi Arief Berpotensi Tenggelamkan Demokrat

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 10 Januari 2019
Pengamat Anggap Manuver Andi Arief Berpotensi Tenggelamkan Demokrat

Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief. Foto: Kricom

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Manuver politik Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief mengejutkan publik. Mulai dari hoaks tujuh kontainer surat suara yang tercoblos hingga upaya melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim, Andi Arief menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian khayalak ramai.

Namun apakah manuver tersebut efektif bagi Partai Demokrat? Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar mengatakan perilaku Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief bisa menjadi bumerang bagi partainya.

Idil menilai sikap Andi Arief yang bermusuhan terbuka dengan sejumlah pihak termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), kontraproduktif bagi Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum sekaligus ikon partai itu.

SBY dalam acara Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan paparan saat pengukuhan Kogasma untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

"Sikap dan pernyataannya cenderung berpretensi mendelegitimasi KPU untuk dinilai sebagai lembaga partisan dan tidak independen," kata Idil Akbar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut dia, publik belum tentu sependapat dengan Andi Arief, bahkan bukan tidak mungkin malah hilang simpati.

"Malah bisa jadi justru akan menjadi bumerang bagi masa depan politik Partai Demokrat," ujar Idil.

Menurut dia, tidaklah bijak bila SBY mendiamkan hal itu. "Mendiamkan bukanlah satu hal yang bijak. Sebab selama ini kita tahu bahwa SBY dikenal sebagai politisi yang santun dan sangat mengedepankan kesantunan," ujarnya.

Permusuhan Andi Arief dengan sejumlah pihak termasuk komisioner KPU berawal dari cuitannya di Twitter terkait dengan isu tujuh kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos yang kemudian dinyatakan sebagai hoaks oleh KPU.

Sebagaimana dilansir Antara Andi Arief menolak dituding turut menyebarkan hoaks itu karena ia merasa justru memperingatkan KPU untuk mengecek kabar itu agar tidak menjadi fitnah.

Ia pun melaporkan sejumlah pihak ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dalam cuitannya, Andi Arief juga menyatakan telah melapor ke SBY dan siap diberi sanksi. Namun, menurut dia, SBY hanya menanggapi dengan senyum.

"Saya sudah melaporkan soal kriminalisasi pada diri saya ke Pak @SBYudhoyono. Saya bersedia disanksi jika dianggap tidak disiplin. Beliau tersenyum," tulis Andi Arief dalam cuitannya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Korupsi Dipandang Sebagai Biang Utama Kebocoran Fiskal Indonesia

#Pengamat Politik #Partai Demokrat #Andi Arief #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan