Korupsi Dipandang Sebagai Biang Utama Kebocoran Fiskal Indonesia

MerahPutih.Com - Tantangan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 lumayan berat. Persoalan pertama yang harus dihadapi yakni korupsi.

Menurut ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Ma'ruf, korupsi menjadi biang utama kebocoran fiskal.

"Penyakit ekonomi berupa korupsi secara langsung menjadikan inefisiensi dan menumpulkan kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya pada "Outlook Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) for Indonesia 2019" di Yogyakarta, Selasa (8/1) kemarin.

Menurut dia, inefisiensi ekonomi dapat bersumber dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang rendah. Inefisiensi juga terkait dengan mental birokrasi serta sistem layanan publik yang tidak transparan.

Pada kedua sumber tersebut, seperti infrastruktur dan sistem birokrasi terus dapat diperbaiki dan sangat terukur kemajuannya. Namun, inefisiensi ekonomi yang bersumber dari praktik korupsi menjadi kanker ekonomi yang akut menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Meskipun korupsi sudah menjadi atensi khusus, bahkan secara kelembagaan sudah lama dibentuk unit khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi tidak menyusut. Modus operasinya pun tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun di mana sumber aktornya tetap pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif," katanya.

Ma'ruf sebagaimana dilansir Antara mengatakan Indonesia perlu belajar dari keberhasilan Inggris melawan korupsi melalui pembentukan lembaga pengawas keuangan negara, pelibatan sektor swasta untuk menjalankan fungsi layanan publik, reformasi sektor peradilan dan birokrasi, yang ditopang oleh kemauan kuat partai politik.

Belajar dari sejarah tersebut, menurut dia, konsistensi kebijakan menuju tata kelola yang baik (good governance) pada semua institusi publik dan pemerintahan yang bersih menjadi ikhtiar yang harus terus dilaksanakan dalam melawan korupsi.

"Membangun budaya bersih secara kolektif harus teraktualisasi dalam bentuk nyata yang pada ujungnya berimplikasi pada efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Ma'ruf yang juga Wakil Ketua MPM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Politisi Demokrat Nilai Rezim Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu