Pilpres 2019

Politisi Demokrat Nilai Rezim Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 08 Januari 2019
Politisi Demokrat Nilai Rezim Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Politisi Demokrat Benny K Harman (Foto: Bennyharmannet)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus senior Partai Demokrat Benny K. Harman menilai rezim Jokowi gagal menuntaskan kasus HAM masa lalu. Alih-alih menuntaskan kasus lama, pada era ini justru muncul kasus-kasus baru yang bakalan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan yang baru.

"Sebenarnya kasus HAM masa lalu bisa diselesaikan. Tapi presiden Jokowi gagal melakukannya," kata Benny dalam acara Koalisi Bicara di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).

Benny mengatakan, bangsa Indonesia sangat berkepentingan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Hal itu penting agar bangsa ini tidak terjebak pada pergulatan kasus-kasus di masa lalu. Karenanya, Demokrat mengusulkan pembentukan dewan nasional penuntasan kasus HAM masa lalu.

Tuntutan penyelesaian HAM masa lalu
Mahasiswa membawa foto korban tragedi 12 Mei 1998 dalam Peringatan 20 Tahun Reformasi di Universitas Trisakti. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

"Harapan kita pemerintahan di bawah presiden Prabowo dan Sandiaga punya konsep dan sekema yang lebih jelas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu," kata Benny.

Mantan pimpinan Komisi III DPR ini juga mengkritisi komitmen rezim Jokowi terhadap penguatan institusi pemberantasan korupsi. Benny mengatakan, komitmen penguatan KPK sebagai salah satu institusi pemberantasan korupsi di Indonesia tidak tampak di era ini.

Alih-alih menguatkan instutsi pemberantasan korupsi, rezim Jokowi justru gagal membongkar pelaku teror fisik terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Kita harus terbuka bahwa kegagalan Jokowi di periode ini tidak mampu menyeselaikan, mencari siapa pelaku yag telah merukak fisik Novel Baswedan. Bagi kami ini adalah simbol komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi, terhadap penguatan KPK," pungkas Benny.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPU Jelaskan Tujuan Bocorkan Kisi-Kisi Debat Capres-Cawapres

#Benny K Harman #Partai Demokrat #Pemerintahan Jokowi-JK #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Pigai menegaskan bahwa jejak perjuangan Marsinah, yang kasus kematiannya pada tahun 1993 di Sidoarjo belum terselesaikan hingga kini, harus terus diwariskan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ruang Pelayanan HAM di Kantor KemenHAM Dinamakan Marsinah, Natalius Pigai Bocorkan Makna di Baliknya
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Bagikan