Pilpres 2019

Politisi Demokrat Nilai Rezim Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 08 Januari 2019
Politisi Demokrat Nilai Rezim Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Politisi Demokrat Benny K Harman (Foto: Bennyharmannet)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Politikus senior Partai Demokrat Benny K. Harman menilai rezim Jokowi gagal menuntaskan kasus HAM masa lalu. Alih-alih menuntaskan kasus lama, pada era ini justru muncul kasus-kasus baru yang bakalan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan yang baru.

"Sebenarnya kasus HAM masa lalu bisa diselesaikan. Tapi presiden Jokowi gagal melakukannya," kata Benny dalam acara Koalisi Bicara di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).

Benny mengatakan, bangsa Indonesia sangat berkepentingan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Hal itu penting agar bangsa ini tidak terjebak pada pergulatan kasus-kasus di masa lalu. Karenanya, Demokrat mengusulkan pembentukan dewan nasional penuntasan kasus HAM masa lalu.

Tuntutan penyelesaian HAM masa lalu
Mahasiswa membawa foto korban tragedi 12 Mei 1998 dalam Peringatan 20 Tahun Reformasi di Universitas Trisakti. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

"Harapan kita pemerintahan di bawah presiden Prabowo dan Sandiaga punya konsep dan sekema yang lebih jelas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu," kata Benny.

Mantan pimpinan Komisi III DPR ini juga mengkritisi komitmen rezim Jokowi terhadap penguatan institusi pemberantasan korupsi. Benny mengatakan, komitmen penguatan KPK sebagai salah satu institusi pemberantasan korupsi di Indonesia tidak tampak di era ini.

Alih-alih menguatkan instutsi pemberantasan korupsi, rezim Jokowi justru gagal membongkar pelaku teror fisik terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Kita harus terbuka bahwa kegagalan Jokowi di periode ini tidak mampu menyeselaikan, mencari siapa pelaku yag telah merukak fisik Novel Baswedan. Bagi kami ini adalah simbol komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi, terhadap penguatan KPK," pungkas Benny.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPU Jelaskan Tujuan Bocorkan Kisi-Kisi Debat Capres-Cawapres

#Benny K Harman #Partai Demokrat #Pemerintahan Jokowi-JK #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Presiden RI, Prabowo Subianto, menugaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk menangani Papua. Hal itu juga termasuk masalah HAM dan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Akun 'repallinoharefali' mengunggah informasi yang isinya tentang perintah penangkapan Jokowi oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) karena didakwa melanggar HAM.
Frengky Aruan - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Bagikan