Kasus Korupsi

Pengacara Sebut Nusron Wahid dan Bowo Bahas Serangan Fajar Saat Bertemu di DPR

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 10 April 2019
 Pengacara Sebut Nusron Wahid dan Bowo Bahas Serangan Fajar Saat Bertemu di DPR

Kuasa Hukum Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengacara mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, Saut Edward Rajagukguk, menegaskan kliennya diperintah koleganya di Golkar Nusron Wahid menyiapkan 400 ribu amplop untuk serangan fajar Pemilu 2019.

Menurut Saut, perintah itu disampaikan Nusron yang menjabat Ketua Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Golkar kepada Bowo saat keduanya bertemu di DPR.

"Dia (Bowo) mengakui secara terus terang memang saya diperintah. Secara lisan ketemu berdua. Di DPR," kata Saut usai mendampingi Bowo diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, (10/4).

Namun, Saut mengaku tak mengetahui secara pasti kapan pertemuan itu terjadi. Saut mengatakan, dalam pemeriksaan hari ini, tim penyidik belum mendalami secara rinci mengenai pertemuan tersebut.

Bowo Sidik Pangarso di KPK
Bowo Sidik Pangarso di Gedung KPK (Foto: antaranews.com)

"Tadi nggak ditanya sama penyidik tanggalnya tanggal berapa, sehingga saya kurang tahu tanggalnya itu. Bulannya juga tadi tidak ditanyakan sama penyidik," jelas Saut.

Saut juga masih enggan mengungkap secara pasti lokasi pertemuan tersebut. "Ada di suatu tempat di lingkungan DPR," imbuhnya.

Saut memastikan pengakuan Bowo mengenai perintah Nusron untuk menyiapkan amplop serangan fajar telah disampaikan ke penyidik KPK. Bahkan, ia telah meminta Bowo untuk menghadirkan saksi yang mengetahui mengenai perintah tersebut agar diperiksa tim penyidik KPK.

"Ya hak beliau (Nusron) untuk membantah itu. Tapi, saya bilang ke klien, kalau nanti ada saksi yang mengetahui dia disuruh, akan dihadirkan di sini (KPK)," pungkasnya.

Sebelumnya Saut juga mengungkap fakta mengejutkan. Saut membenarkan kliennya diminta politisi Golkar, Nusron Wahid menyiapkan 400.000 amplop untuk serangan fajar Pemilu 2019.

BACA JUGA: KPK Telisik Kepentingan Cucu Perusahaan Tommy Soeharto di Kasus Suap Bowo

Bowo Sidik Minta Nusron Wahid Jujur Soal Ratusan Ribu Amplop Serangan Fajar

Nusron Wahid Bantah Perintahkan Bowo Siapkan 400 Ribu Amplop untuk Serangan Fajar

Menurut Saut ratusan ribu amplop serangan fajar itu disiapkan karena Bowo dan Nusron kembali maju sebagai calon legislatif (caleg) Golkar dari dapil yang sama, yakni Jateng II.

Bahkan, Saut menyebut Nusron yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tersebut juga menyiapkan 600.000 amplop.

"Iya iya bahkan katanya 600 ribu (amplop) yang siapkan itu Nusron Wahid. Pak Wahid 600 ribu, Pak Bowo 400 ribu amplop," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bowo dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi pupuk. Selain Bowo dan Indung, KPK juga menjerat Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka.(Pon)

#Nusron Wahid #Anggota DPR #Serangan Fajar #Pemilu 2019 #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Perlu langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Dunia
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Mayoritas masyarakat desil terbawah berada di Pulau Jawa, sedangkan objek tanah Reforma Agraria banyak tersedia di luar Jawa.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Bagikan