Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy mendesak pemerintah untuk tidak berhenti hanya menyuarakan potensi penyerobotan tanah milik warga korban banjir bandang di Sumatra. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan perlunya langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.
?
“Kalau memang ada potensi itu, saya minta pemerintah bersama aparat tegas mengawasi, menjaga, dan menindak setiap praktik penyerobotan. Ini bahaya sekali kalau informasi bergulir begitu bebas tanpa dibarengi komitmen menjaga tanah warga,” tegas Gus Rivqy di Jakarta, Selasa (9/12).
?
Pernyataan ini menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang sebelumnya menyebut pasti ada mafia tanah di lahan sawah warga yang kini terendam banjir bandang. Menurut Gus Rivqy, pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata, bukan hanya menjadi alarm yang kemudian dibiarkan tanpa kontrol.
?
“Kalau sudah dikatakan ada mafia tanah, pemerintah dan aparat harus berdiri tegak dan tegas sejajar dengan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya bersama mafia,” ujarnya.
?
Baca juga:
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga negara. Ia mendorong BUMN, Perhutani, dan badan-badan milik negara lainnya untuk turun tangan melindungi hak tanah warga yang terdampak banjir bandang.
?
Dalam situasi darurat seperti ini, ia menegaskan negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari musibah warga.
?
“Kita butuh negara hadir penuh. Jangan sampai ada satu inci pun tanah rakyat yang dirampas atau diserobot pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan warga. Semua instrumen negara harus berada di barisan rakyat,” tutupnya.(Pon)
Baca juga:
Nusron Wahid Minta Maaf soal Semua Tanah Milik Negara, DPR: Fokus Berantas Mafia Tanah Saja
?
