Zulfikar Sy
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai cacat prosedural.
Hal itu disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting. Ia menilai, penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dari segi prosedural, penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi tiga prasyarat kondisi sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 38/PUU-VII/2009," ujar Miko saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/7).
Tiga pokok yang menjadi syarat penerbitan perppu menurut putusan MK di atas, yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
Kemudian, adanya kekosongan hukum karena undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembutan undang-undang.
"Ketiga prasyarat itu tidak terpenuhi karena tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas," jelas Miko.
Menurut Miko, dalam UU Ormas yang ada sekarang, telah diatur semua mekanisme sanksi hingga pembubaran ormas yang dianggap anti-Pancasila dan UUD 1945.
"UU Ormas dengan jelas telah mengatur mekanisme penjatuhan sanksi terhadap ormas yang asas maupun kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut Perppu Ormas mengandung muatan pembatasan kebebasan untuk berserikat yang tidak legitimate.
"Perppu sebagai mana dimaksud juga menegaskan arogansi negara karena mengabaikan serta meniadakan proses hukum dalam pembekuan kegiatan ormas," pungkas Asfinawati. (Pon)
Berita lainnya baca juga dalam artikel: Terbitkan Perppu Ormas, Pemerintah Berpotensi Menjadi Otoriter
