Eddy Flo
MerahPutih.Com - Polri menyiapkan insturmen penegakan hukum saat penerapan soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat wabah virus corona atau covid-19.
"Kebijakan pemerintah adanya PSBB prinsipnya polisi akan bantu penuh apa kebijakan pemerintah, yang sudah disampaikan Presiden kemarin tentunya polisi punya suatu tanggung jawab dengan kegiatan ini," ujar Karo Penmas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (1/4).
Baca Juga:
Pandemi Wabah COVID-19, 27 Napi Rutan Surakarta Terima Asimilasi di Rumah
Polri langsung berkooordinasi dengan Polda, Polres dan Polsek setempat guna melakukan tugas penegakan hukum tersebut.
Polri sudah melalukan upaya awal dalam menerapkan PSBB, semisal seperti dikeluarkannya Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis soal dilarangnya melakukan kegiatan berkerumun.
Tapi, pihaknya berjanji tetap akan melakukan penegakan hukum saat PSBB secara preventif dan mengedepankan sisi humanis.
"Kegiatan pertana berkaitan PSBB Kapolri sudah keluarkan maklumat, sudah diedukasi didistribusikan ke masyarakat. Kemudian, ada beberapa Polda membuat buku saku sehingga anggota seirama dan secara aturan apa yang akan dilakukan sampai tingkat bawah," kata dia.
Sementara, hingga kini, Polri telah menindak 18 pedagang yang menimbun masker dan hand sanitizer selama wabah virus corona merebak di Tanah Air.
Polri, lanjut Argo terus memantau perkembangan di pasar pun laporan masyarakat soal masalah kelangkaan masker dan harga jual masker di pasaran.
Argo menghimbau masyarakat tidak memanfaatkan wabah virus demi mencari keuntungan dengan menimbun dan menaikan harga.
Polisi juga akan melakukan pemantauan khusus terhadap harga jual sembako di pasar.
Dia menegaskan ada pidana bagi siapapun yang berani melakukan penimbunan ini.
"Jangan sampai ada penimbunan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab," katanya.
Baca Juga:
84 Tenaga Medis DKI Positif Corona, 1 Meninggal dan 2 Orang Sedang Hamil
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk menghadapi wabah virus corona covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dipilihnya cara ini di tengah-tengah perdebatan mengenai pemberlakuan lockdown.
Keputusan PSBB itu sudah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu. Maka, kata Jokowi, sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, status ini berada di kendali Menteri Kesehatan, yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19.(Knu)
Baca Juga:
