Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta masih perlu dievaluasi lantaran cenderung berantakan.
Menurut Tigor, banyak informasi yang menunjukan bahwa masih terjadi pelanggaran PSBB yakni aktivitas berkerumun di kampung-kampung di Jakarta.
Baca Juga:
Jumlah Pasiec COVID-19 Terus Bertambah, Hotel di Surabaya Diusulkan Jadi RS Darurat
"Kondisi berkerumun ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari aparatur pemprov di lapangan sehingga masyarakat masih melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya serta orang lain berupa penyebaran Covid-19," kata Tigor kepada merahputih.com di Jakarta, Minggu (19/4).
Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini menambahkan, distribusi bantuan sosial wabah Covid-19 bagi warga miskin pun masih berantakan.
Masalahnya adalah kesimpang siuran data warga yang berhak menerima bantuan. Banyak terjadi bantuan justru diberikan kepada warga yang tidak berhak menerima. Sementara warga berhak menerima justru tidak mendapatkan bantuan.
Begitu pula jenis bantuan tidak jelas asalnya dari mana.
Kondisi di lapangan ada bantuan yang tidak seharga Rp600 ribu seperti disampaikan oleh pemerintah pusat.
"Besarnya bantuan hanya seharga Rp150 ribu tapi informasi itu dibantah karena bantuan itu berasal dari dinas sosial pemprov Jakarta bukan dari pemerintah pusat," terang Tigor.
Tigor menyebut, peristiwa itu bisa jadi dasar menyatakan bahwa pelaksanaan PSBB di Jakarta harus diperbaiki pelaksanaannya hingga bisa memotong penyebaran Covid-19.
Pelaksanaan secara baik PSBB Jakarta memiliki dampak bagi PSBB atau warga dari kota lain yang bekerja di Jakarta.
Jika mereka keluar masuk Jakarta dengan transportasi publik yang padat tentu terancam tertular Covid-19.
Ia meyakini, kunci dari keberhasilan dari pelaksanaan PSBB di sebuah daerah sangat tergantung dari kemampuan dan kualiya kinerja kepala daerahnya.
Jika kepala daerah memiliki komitmen baik dan bekerja baik maka warga akan ikut berperilaku baik.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Terima Dua Bocah yang Sumbang Tabungan untuk Tenaga Medis
"Kalau warganya berperilaku baik maka pelaksanaan PSBB di daerah itu dapat berjalan baik," imbuh Tigor.
Tigor menilai, Pemprov Jakarta perlu juga melakukan pendataan terhadap potensi pekerja yang masih bekerja ke Jakarta dari kota sekitarnya.
"Data ini diperlukan agar dapat bekerja sama pengelola transportasi publik seperti KRL Jabodetabek untuk mengatur pelayanan agar tidak terjadi penumpukan penumpang kembali," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Informasi Keliru Soal COVID-19 Hanya Menambah Beban Psikologis
