Jumlah Pasiec COVID-19 Terus Bertambah, Hotel di Surabaya Diusulkan Jadi RS Darurat

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 18 April 2020
 Jumlah Pasiec COVID-19 Terus Bertambah, Hotel di Surabaya Diusulkan Jadi RS Darurat

Fraksi PDIP Kota Surabaya usulkan hotel dari rumah sakit darurat corona (Foto: MP/Budi Lentera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya mengusulkan sedikitnya enam langkah yang perlu dilakukan Pemkot Surabaya untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Langkah-langkah itu dinilai penting untuk dilakukan mengingat terus terjadi penambahan pasien positif Covid-19 di Kota Pahlawan.

Baca Juga:

Luhut Pastikan Layanan KRL Tidak Akan Dihentikan

”Pasien positif Covid-19 di Kota Surabaya kini bertambah jadi 246 kasus, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 634 orang, dan ada 1.658 ODP (Orang Dalam Pengawasan). Oleh karena itu, kami menilai perlu sedikitnya enam langkah untuk mengatasi masalah ini, baik dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun pemulihan dampak ekonomi,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya, Syaifudin Zuhri, (17/4).

Langkah pertama, pemkot perlu mendorong upaya perluasan cakupan uji cepat (rapid test) serta melibatkan jajaran pengurus RT, RW, LPMK, Kelurahan, Kecamatan dalam upaya penyegahan covid-19. Perluasan cakupan sasaran rapid test diperlukan untuk deteksi dini penderita agar bisa segera dilakukan mitigasi.

Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDIP usulkan hotel jadi rs darurat corona
Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya berikan sejumlah rekomendasi penanganan Covid-19 di kota Pahlawan (Foto: MP/Budi Lentera)

Langkah kedua, lanjut Syaifuddin, Pemkot Surabaya bisa memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah yang kosong untuk disiapkan menjadi Rumah Sakit Darurat Penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

”Ini penting untuk antisipasi lonjakan jumlah pasien. Minimal gedung-gedung itu bisa menjadi rumah sakit darurat untuk pasien positif dan PDP yang mengalami gejala klinis ringan tanpa serangan saluran pernapasan yang akut. Kalau yang agak berat, harus di rumah sakit rujukan,” ujar Syaifuddin.

Syaifuddin menambahkan, langkah ketiga adalah bisa bekerja sama dengan para pengelola hotel, losmen, dan penginapan untuk disulap sementara menjadi rumah sakit darurat. Itu sekaligus untuk membantu roda ekonomi para pelaku usaha akomodasi yang limbung karena pandemi corona.

”Di losmen, penginapan, dan hotel sudah tersedia bed. Sudah ada toilet di dalam kamar. Tinggal diatur sistem pemantauan kesehatannya. Ini juga untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Khusus di losmen, penginapan, dan hotel juga hanya untuk pasien bergejala klinis ringan,” jelasnya.

Langkah keempat terkait dengan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak. Pemkot Surabaya telah menyiapkan skema bantuan sembako bagi 250.000 Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

”Kami mendorong agar masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapat intervensi program tersebut. Pendataan harus cepat melalui RT dan RW, agar tidak tumpang tindih dengan program pusat dan provinsi,” jelas Syaifuddin.

Adapun langkah kelima dan keenam berkaitan dengan upaya pemulihan dampak ekonomi. Langkah kelima adalah melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk setiap program pengadaan Pemkot Surabaya dalam menangani Covid-19.

”Selain masker dan beberapa barang lain, Pemkot Surabaya juga ada pengadaan makanan kering tempe yang akan disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kami harapkan itu melibatkan UMKM, ibu-ibu di kampung-kampung,” ujarnya.

Baca Juga:

Maskerku Melindungi Kamu, Maskermu Melindungi Aku

Dia menambahkan, langkah keenam adalah segera menyiapkan program padat karya serta pemberdayaan masyarakat sebagai langkah konkrit untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi di Kota Surabaya.

”Perlu realokasi APBD Surabaya agar mayoritas mata anggaran dialihkan untuk program yang berorientasi padat karya, program yang menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat juga harus dipacu,” pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Budi Lentera, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Timur.

Baca Juga:

PSBB di Bandung Raya Dimulai Rabu 22 April 2020

#Pasien Corona #Virus Corona #DPRD #PDI Perjuangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pejabat OJK Mundur Massal, PDIP: Bentuk Tanggung Jawab Moral dan Keteladanan Baru
Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah sejumlah pejabat teras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengundurkan diri
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Pejabat OJK Mundur Massal, PDIP: Bentuk Tanggung Jawab Moral dan Keteladanan Baru
Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Bagikan