Eddy Flo
MerahPutih.Com - Keriuhan terkait Pilpres 2019 di media sosial tidak terlepas dari peran para buzzer politik. Kehadiran mereka membuat perdebatan dan perang tagar di media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram berlangsung sengit dan panas.
Lantas siapa yang menggaji para buzzer politik ini dan berapa pendapatan mereka? Peneliti Center for Innovation Policy and Governacne (CIPG) Rinaldi Camil mengungkapkan bahwa pendapatan buzzer politik bisa setara dengan upah minimum regional (UMR).
"Untuk buzzer-buzzer yang bekerja di lini depan, yang menganggap buzzer sebagai sebuah profesi atau pekerjaannya, biasanya dipekerjakan oleh agensi dengan bayaran UMR atau di bawah UMR," ujar Rinaldi di Jakarta, Selasa (5/3).
Besaran pendapat buzzer politik ini tergantung wilayah domisilinya. Jika buzzer politik berada di wilayah DKI Jakarta akan menerima bayaran Rp3,9 juta per bulan dengan kerja delapan hingga sepuluh jam sehari.
Lebih lanjut, Rinaldi Camil sebagaimana dilansir Antara menjelaskan bahwa industri buzzer politik memiliki tiga aktor utama yang memiliki perannya masing-masing. Pertama, pengguna biasanya partai politik. Kemudian, perantara antara "user" dan buzzer yang biasanya digawangi agensi. Selanjutnya, di tingkatan paling bawah adalah buzzer.
Buzzer bisa bekerja secara individu bisa pula berkelompok dengan dikoordinatori oleh seorang buzzer.
Seorang koordinator buzzer, menurut Rinaldi, dapat mengantongi Rp6 juta per bulan. Tenaga-tenaga buzzer yang direkrut biasanya adalah mahasiswa atau pelajar, sedangkan koordinator buzzer biasanya mereka yang lebih senior.
"Kampus-kampusnya bisa di sekitar Jakarta. Mereka (buzzer) biasanya karena memang mencari kerja. Karena motifnya uang dan masih minim pengalaman, tentunya gaji-gaji UMR sangat menarik bagi mereka," kata Rinaldi.
Meski membeberkan pendapatan para buzzer politik, lembaga CIPG tidak memiliki angka pasti seberapa besar industri buzzer politik dan jumlah buzzer politik yang digunakan oleh setiap kandidat pasangan calon.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Akal Sehat Jadi Retorika Politik, Dosen Filsafat UI Sarankan Ini
