Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Densus 88 Polri telah menangkap delapan orang terkait indikasi terorisme jaringan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI) sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Jaringan Muslim Madani (JMM) mencatat, satu bulan menjelang Nataru 2022, ada puluhan terduga teroris yang diamankan Densus 88 di sejumlah wilayah.
Peneliti JMM Lukman Hakim mengatakan, kinerja keras densus 88 patut didukung dan diapresiasi.
Baca Juga:
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sukoharjo, Amankan Senapan Angin
"Aksi-aksi terorisme masih menjadi ancaman nyata dan serius bagi stabilitas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerak cepat dan antisipasi Densus 88 patut kita apresiasi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/12).
Lukman mengingatkan bahwa ideologi terorisme bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ajaran agama mana pun.
"Kewajiban negara hadir dalam melindungi warganya dari ancaman radikalisme dan terorisme," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa kebangkitan Taliban menjadi titik balik dalam evolusi terorisme global. Di mana Afganistan menjadi surga bagi para kelompok teror untuk mempertahankan eksistensinya.
Selain itu, keterlibatan perempuan dalam terorisme di Asia Tenggara menunjukkan adanya peningkatan.
Boy Rafli mengatakan bahwa tren ini dapat terus berlanjut apabila tidak direspons dengan tepat dan cepat.
Ancaman lain yang harus diantisipasi adalah aktivitas pendanaan terorisme.
Kini pundi pendanaan terorisme dapat bersumber dari mana saja, salah satunya melalui donasi atau kotak amal yang baru-baru ini ditemukan di Indonesia.
“Terorisme tidak boleh dikaitkan dengan ras, agama, atau peradaban apa pun," jelas Boy yang juga jenderal polisi ini.
Baca Juga:
Jaksa Anggap Pembelaan Munarman Soal Perkara Terorisme Tak Berdasar
Merespons ancaman-ancaman tersebut, BNPT bekerja sama dengan mitra di dalam dan luar negeri.
Sebagai bentuk langkah pencegahan, BNPT memimpin tim sinergisitas yang beranggotakan 46 kementerian/lembaga. Melalui sinergisitas ini, BNPT dan kementerian/lembaga terkait melakukan pembangunan fisik dan non-fisik di 5 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim, NTB, dan Sulteng.
BNPT juga tengah menggarap Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN).
Kawasan yang akan dijadikan kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata ini akan dikelola oleh mitra deradikalisasi sebagai bentuk pemberdayaan berbasis kesejahteraan.
Keseriusan BNPT juga ditunjukkan melalui Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang diteken Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini.
RAN PE mengedepankan langkah-langkah soft approach (pendekatan lunak) dalam pencegahan terorisme.
Selain itu, BNPT juga aktif merajut kerja sama dengan negara sahabat dalam menanggulangi terorisme.
Boy Rafli menekankan bahwa aksi kekerasan dan terorisme merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian seluruh entitas dunia.
"Perlu ada kerja sama dengan berbagai stakeholders agar penanggulangan terorisme dapat terlaksana dengan efektif," tutup Boy.
Sebagai informasi, Jamaah Islam (JI) dan Jamaah Ansharu Daulah merupakan organisasi militan teroris internasional.
Jamaah Islam (JI) dicurigai sebagai dalang dari peristiwa Bom Bali 1 dan 2, serta sejumlah aksi teror bom lain dalam dua dekade terakhir di Indonesia.
Kemudian Jamaah Ansharu Daulah adalah pendukung khilafah ISIS (Islamic State of Irak & Syiria) yang terkait dalam peristiwa bom Surabaya pada 2018 dan bom Makassar pada 2021.
Kedua organisasi militan teroris tersebut diduga melakukan berbagai tindakan radikalisme dan terorisme untuk menakuti warga dan negara dalam satu dekade ini di Indonesia. (Knu)
Baca Juga:
Beragam Modus Penghimpunan Dana Teroris Enam Tahun Terakhir
