Pemprov DKI Tindaklanjuti 72 Rekomendasi BPK Termasuk Formula E
Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Istimewa
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengaku tengah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD 2020. Dikabarkan ada 72 rekomendasi yang belum terselesaikan.
“Jadi posisi di bulan Agustus kemarin 62 rekomendasi sudah sesuai dan sudah diterima BPK, dan juga 72 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian," ucap Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat di Jakarta, Selsa (7/9)
Baca Juga
Meski demikian, Syaefulloh mengklaim, tidak ada satupun dari rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti Pemerintah DKI.
Sedangkan untuk perkembangan tindaklanjut BPK atas untuk Formula E, lanjut Syaefulloh, setidaknya ada tiga rekomendasi yang disampaikan, antara lain penyusunan keterlibatan para pihak dalam kegiatan Formula E.
Kemudian, memperjelas kelanjutan dari kegiatan Formula E untuk mengindentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul dari sisi finansial ekonomi dan aspek repotasional.
Kemudian evaluasi atas uji kelayakan dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19.
“Jadi kalau diperhatikan dari tiga rekomendasi itu, pertama secara tegas tidak ada kerugian dalam penyelenggaraan formula E, dan tidak ada rekomendasi untuk memberhentikan dan melanjutkan," paparnya.
Ia pun melanjutkan, Pemprov DKI bakal melakukan pengkajian soal gelaran mobil bertenaga listrik tersebut pada tahun 2022 mendatang.
"Tapi BPK secara preventif memberi tahu kepada Pemprov untuk mengkaji ulang karena adanya pandemi,” tandas Syaefulloh. (Asp)
Baca Juga
Jaksa KPK Sebut Uang Korupsi Bansos COVID-19 Mengalir ke Tim BPK
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?