Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPD RI melakukan fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menggantikan anggota BPK Barullah Akbar. Diketahui, Barullah akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 Oktober 2021 mendatang.
Ketua Komite IV DPD Sukiryanto memimpin fit and proper test didampingi oleh pimpinan Komite IV lainnya yakni Elviana, Novita Annakotta, dan Casytha A Kathmandu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin.
Fit and proper test akan memfokuskan penilaian pada kompetensi dan integritas calon, setelah itu DPD membuat daftar peringkat calon yang paling direkomendasikan kepada DPR. Fit and proper test dilakukan terhadap 16 calon anggota BPK yang berlangsung tanggal 10-11 Agustus 2021.
Baca Juga:
BPK Periksa Kinerja Program Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung
Hari pertama (10/8) digelar fit and proper test untuk Dori Santoso, Kristiawanto, Blucer Welington Rajagukguk, Muhammad Syarkawi Rauf, Shohibul Imam, Muhammad Komarudin, Dadang Suwarna, dan R Hari Pramudiono.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komite IV Jimly Asshiddiqie menanyakan pandangan calon anggota BPK dalam pengembangan BPK terhadap persepsi bahwa BPK sebagai lembaga ekonomi atau lembaga keuangan. “Padahal di banyak negara, lembaga seperti BPK disebut pengadilan dan punya dua fungsi, preventif dan korektif,” tutur Jimly.
Tetapi, ia menekankan agar BPK dapat melaksanakan fungsi preventif. “Kalau tujuannya memenjarakan, penjara sudah penuh. Makin banyak kasus post BPK berarti BPK tidak berhasil, makin sedikit maka BPK berhasil,” tegas senator dari DKI Jakarta ini.
Wakil ketua Komite IV DPD Elviana mempertanyakan kenapa hasil pemeriksaan BPK tidak selaras dengan kesejahteraan rakyat.
Elviana pun menanyakan mengenai tanggapan calon anggota BPK mengenai hubungan penganggaran sistem sampling dan kualitas pemeriksaan.
Sementara itu, senator dari Sulawesi Tenggara Amirul Tamim mengatakan, meski BPK mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada instansi/lembaga dan pemerintahan daerah, tetapi kebocoran keuangan negara masih sangat besar.
Ia pun menganggap bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga yang diberikan amanah oleh konstitusi antara opini WTP dengan kebocoran keuangan negara belum sejalan.
“Kita tahu bahwa BPK selalu melakukan pemeriksaan di akhir. Sementara pemerintah juga memiliki auditor internal, yaitu BPKP. Saya ingin memperoleh pandangan bagaimana koordinasi dan sinergitas dengan BPKP. Kalau BPK, BPKP, dan DPD RI bersinergi, kita bisa melihat hasil-hasil yang menyelamatkan keuangan negara,” katanya.
Senator DPD lainnya, Ajiep Padindang berkomentar bahwa BPK tidak pernah menyerahkan sesuatu yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegah hukum (APH). Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK berujung pada kompromi, membiarkan, atau pun menunggu terus. Ia mengaku bingung apakah permasalahan tersebut terdapat di tingkat jajaran kesekjenan atau di anggota BPK.
Baca Juga:
Jadi Temuan BPK, PNS DKI Kembalikan Kelebihan Pembayaran Gaji
Terkait sistem pemeriksaan dan data digital, senator dari Bangka Belitung Darmansyah mengkhawatirkan jika sistem digital digunakan di BPK, akan berjalan tidak maksimal. Karena SDM yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan data digital. Dia juga khawatir akan adanya potensi kebocoran data seperti yang terjadi di kasus e-KTP. Padahal data pemeriksaan merupakan sebuah rahasia negara.
“Persoalannya kita harus punya pengembangan sistem sendiri karena rahasia data ini penting. Jangan sampai seperti e-KTP, sudah banyak yang bocor karena bukan kita yang pegang. Apakah Bapak punya rencana pengembangan sistem ini termasuk SDM-nya? Karena ini kunci penting atas pelaksanaan sistem tersebut, karena ini yang menjadi kelemahan di Indonesia,” ucapnya.
Sebagai informasi, di hari kedua (11/8), Komite IV DPD RI akan melakukan fit and proper test kepada delapan calon anggota BPK lainnya. Kedelapan orang tersebut adalah Nyoman Adhi Suryadnyana, Harry Zacharis Soeratin, Nelson Humiras Halomoan, Teuku Surya Darma, Laode Nusriadi, Encang Hermawan, Mulyadi, dan Widiarto. (Pon)
Baca Juga:
Temuan BPK, Pemprov DKI Bayarkan KJP Plus Rp 2,3 Miliar ke Siswa yang Sudah Lulus
