Home Leaderboard 1

Home Leaderboard 1

Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026

Didik Setiawan - Kamis, 16 April 2026

Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan pada KWP Award 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Koordinatoriat Wartawan Parlemen menyerahkan 60 penghargaan dari berbagai kategori kepada para legislator, senator, kementerian/lembaga hingga mitra kerja parlemen yang memberikan dampak nyata melalui fungsi legislasi dan pengawasannya. (Foto: MP/Didik Setiawan).

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan pada KWP Award 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan pada KWP Award 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

#DPR #MPR RI #DPD RI

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara

DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.

Wisnu Cipto - 50 menit lalu

3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas

usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.

Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas

Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru

Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026

Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru

Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026

Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025

Pimpinan MPR Silaturahmi ke Mahkamah Agung Sepakati soal Supremasi Hukum

Ketua MPR Ahmad Muzani berbincang dengan Ketua Mahkamah Agung Sunarto usai pertemuan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026

Pimpinan MPR Silaturahmi ke Mahkamah Agung Sepakati soal Supremasi Hukum

DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026

DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026

Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026

Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025

DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026

DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026

Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset

Bagikan