Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026

Didik Setiawan - Kamis, 16 April 2026

Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan pada KWP Award 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Koordinatoriat Wartawan Parlemen menyerahkan 60 penghargaan dari berbagai kategori kepada para legislator, senator, kementerian/lembaga hingga mitra kerja parlemen yang memberikan dampak nyata melalui fungsi legislasi dan pengawasannya. (Foto: MP/Didik Setiawan).

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan pada KWP Award 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan pada KWP Award 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

#DPR #MPR RI #DPD RI

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Perkuat Kolaborasi Nasional Dukung Transformasi Sistem Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri pembukaan forum nasional di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Didik Setiawan - Jumat, 30 Oktober 2026

Perkuat Kolaborasi Nasional Dukung Transformasi Sistem Kesehatan

RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban

Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026

RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban

DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November

Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026

DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November

RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026

RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset

Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026

Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR

MPR Desak Pemerintah dan Pertamina Percepat Penanganan Antrean BBM di Bali

Antrean panjang kendaraan yang ia saksikan secara langsung menunjukkan masyarakat tengah menghadapi kesulitan mendapatkan BBM.

Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026

MPR Desak Pemerintah dan Pertamina Percepat Penanganan Antrean BBM di Bali

Saksikan Langsung Antrean di SPBU, Wakil Ketua MPR Suarakan Keprihatinan Kelangkaan Bensin di Bali

Ia mengaku melihat kondisi itu setelah menghadiri kegiatan Bali Climate Week.

Dwi Astarini - Sabtu, 17 Oktober 2026

Saksikan Langsung Antrean di SPBU, Wakil Ketua MPR Suarakan Keprihatinan Kelangkaan Bensin di Bali

Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah

lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026

Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah

Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat

Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.

Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026

Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat

DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla

Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026

DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla

Bagikan