Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bergerak cepat merespons potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga dalam menentukan nilai kerugian keuangan negara. Langkah ini menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang berdampak langsung pada proses audit dan penegakan hukum di Indonesia.
Anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa, menyampaikan kritik tajam terhadap relasi kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Garis batas fungsi kedua lembaga dinilai masih sangat bias dan memicu ketidakpastian hukum.
Baca juga:
Ledia mencermati perluasan kewenangan BPKP yang semula berfungsi sebagai pengawas internal (APIP), kini masuk ke ranah audit investigatif. Praktik ini dinilai melampaui tugas normatif lembaga pengawasan dan sering kali menjadi rujukan tunggal dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.
“Kalau di Perpres disebutkan kewenangannya audit investigatif, itu bukan sekadar pengawasan. Artinya dia bisa masuk memeriksa secara keseluruhan. Sementara aspek pendampingan sejak tahap perencanaan belum diatur secara jelas,” tegas Ledia, Rabu (15/4).
Ketiadaan regulasi komprehensif dalam Peraturan Presiden terkait peran BPKP memicu potensi bias kewenangan. Kondisi tersebut semakin rumit karena Surat Edaran Mahkamah Agung juga membuka ruang bagi instansi lain untuk melakukan audit pengelolaan keuangan negara.
Baca juga:
Ahli Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 2,1 T Versi BPKP Sah Jerat Nadiem ke Bui
Fenomena munculnya banyak pihak yang merasa berwenang menetapkan kerugian negara secara faktual justru mengaburkan esensi keadilan. Baleg DPR RI menekankan bahwa kerugian negara harus bersifat pasti dan nyata, bukan sekadar potensi yang multitafsir.
Ledia mendorong agar BPK kembali diposisikan sebagai otoritas utama dalam tahap akhir pembuktian kerugian negara.
“Menjadi tidak tunggal siapa yang sesungguhnya berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Padahal, yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, bukan sekadar potensi, tetapi kerugian yang benar-benar terjadi,” jelas Ledia.
Guna mengurai benang kusut kelembagaan ini, Baleg DPR RI mendesak pembentukan forum bersama antarlembaga. Harmonisasi regulasi menjadi harga mati untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tidak terhambat oleh perebutan ego sektoral kewenangan pasca putusan MK terbaru.
